Oleh: Siti Hartinah Ode
(The Voice Of Muslimah Papua Barat)
Teriakan "2019 Ganti Pesiden" menggema di dalam ruang rapat Pimpinan DPR RI sebagai sarana pertemuan yang mempertemukan beberapa anggota DPR dan para aktivis gerakan #2019GantiPresiden, Selasa (28/8/2018).
Memang benar terdapat beberapa rintangan sebelum agenda pertemuan terselenggarakan. Diantaranya, Neno Warisman yang diperkusi sehingga tidak dapat keluar dari lingkup bandara, juga Ahmad Dhani yang dihadang oleh massa saat masih di hotel. Meskipun mendapat penolakan agenda yang sudah direncanakan ini tetap berjalan.
Neno dihadang massa dan tak bisa keluar dari Bandara Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru, pada Sabtu pekan lalu. Pada waktu yang hampir bersamaan, Ahmad Dhani juga dihadang massa dan tak bisa keluar dari hotel tempatnya menginap. (Kompas.com 28/8/2018)
Agenda yang dibuat oleh para aktivis gerakan #2019GantiPresiden ini membuktikan bahwa rakyat telah tersadarkan dengan penindasaan para penguasa yang berkedok pengambilan kebijakan, padahal sebenarnya tidak berpihak pada rakyat. Akan tetapi, kebijakan penguasa berpihak pada orang-orang berkepentingan saja. Rakyat pun sudah merasa capek dengan situasi yang seolah-olah menyudutkan keberadaan mereka di negeri sendiri, lalu meninggikan kedudukan orang asing yang tidak lain mempunyai kepentingan di Indonesia.
Sampai saat ini penguasa masih menampakkan kecondonganya ke arah lawan yang berkedok teman, sedang rakyat sendiri diabaikan seperti tidak terlihat penderitaanya.
Pencitraan adalah sebuah langkah yang diambil untuk memperlihatkan kewibawaan penguasa. Tapi sayangnya, fakta yang telah terjadi tidak mampu ditutupi dengan cara tersebut. Hal ini tentu tidak lepas dari orang-orang yang mengaku sebagai pendukung sang penguasa. Pencitraan ini adalah sebuah manuver politik yang ingin memperlihatkan kecakapan penguasa dalam menjalankan pemerintahan, meski pada faktanya tidak. Namun sayang, manuver pokitik seperti ini tidak mempan kepada rakyat yang telah merasa terdzalimi.
Lucunya lagi, sang pemimpin menginginkan kekuasaan selanjutnya berada di dalam genggaman tanganya. Padahal 'pesona' yang sudah dia tebarkan selalu berakhir dengan hasil mendzalimi rakyatnya, juga menorehkan luka yang dalam di hati rakyatnya. Benarlah pepatah yang mengatakan "Melempar batu sembunyi tangan". Tidak ada perasaan bersalah atas tindakanya.
Inilah sifat kapitalis sebenarnya yang masih berjamur di negeri ini, bahkan terus berkembang hingga tak terhitung lagi jumlahnya. Seperti, dalam usaha mengurangi pengangguran, penguasa mengambil kebijakan membukan seluas-luasnya penanaman investor asing. Yang menjadi pekerjanya adalah rakyat dalam negri. Maka, tidak heran munculah opini tentang rakyat pribumi dan rakyat pendatang. Tergambarlah sebuah lukisan dimana tuan melanyani budak. Padahal bila ditilik lebih dalam lagi banyak warga asing yang bebas masuk Indonesia, kemudian bertempat tinggal di dalamnya dan berkerja pada perusahaan yang pemiliknya berasal dari negara sama.
Dalam sistem demokrasi yang masih digunakan oleh Indonesia, semua orang bebas untuk berpendapat. Agenda yang disenggarakan oleh para aktivis gerakan #2019GantiPresiden merupakan murni suara rakyat, murni aspirasi rakyat. Akan tetapi, seperti menjilat ludah sendiri para aktivis gerakan #2019GantiPresiden dipersekusi, juga polisi akan ikut turun tangan dalam hal ini. 8
Pada dasarnya demokrasi memberikan jaminan kebebasan pada setiap individu dalam emapat hal, yaitu kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan berperilaku. Tetapi, setelah turun lapangan ternyata manifestasinya tidaklah sama dengan teori yang ada. Terbukti dengan adanya beberapa kebebasan yang di batasi. Padahal jika berbicara tentang kebebasan maka, tidak ada batas juga keterikatan pada sesuatu apapun.
Agenda yang dilakukan oleh para aktivis gerakan #2019GantiPresidan adalah bentuk ketidakpuasaan rakyat dengan kebijakan-kebijajan pengusa. Di dalamnya pun terdapat aktivitas memuhasabahi punguasa dalam ketidak tepatanya mengambil kebijakan. Islam pun mewajibkan aktivitas tersebut, Athiyyah meriwayatkan dari Abu Said bahwa Rasulullah Saw., bersabda: "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran (al-haqq) kepada pemimpin yang lalim". (HR. Abu Daud)
Adapun hadis Rasulullah Saw., yang menegaskan kita untuk mengingkari penguasa yang telah mendzalimi rakyatnya. Rasulullah Ssaw., bersabda: "Siapa saja yang membenci perbuatanya (karena bertentangan dengan hukum syariat) maka dia terlepas (dari dosa). Siapa saja yang mengingkari perbuatanya, maka dia akan selamat. Tetapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (maka dia berdosa)". (HR. Muslim)
Penguasa yang dimuhasabahi pun harus menerima apa yang disampaikan oleh rakyatnya. Ketika rakyat menuntut penguasa negerinya, disitu memperta ada kebijakan yang diambil oleh menandakan tidak berhasil mensejahterakan tetapi mendzalimi rakyat. Karena, dalam konteks ini rakyatlah yang mengalami dan merasakan.
Sudah sepatutnya penguasa membenah diri. Bukan hanya penguasa ditahun ini saja, akan tetapi penguasa yang akan datang pula. Perbaikilah pemerintahan saat ini dengan menjalankan Islam secara kaffah. Karena, hanya dengan Islam akan ada pemimpin yang bertakwa kepada Allah Swt, sehingga selalu berupaya menjalankan tanggung jawabnya dengan amanah, sehingga selalu memperhatikan rakyatnya agar tidak merasa terdzolimi oleh kebijakanya. Layaknya Umar bin Khaththab, seorang Khalifah yang khawatir dengan jalan berlubang. Takut bila seekor binatang atau rakyatnya tersandung karena kecacatan jalan tersebut. Bahkan setelah terpilih menjadi Khalifah selanjutnya Umar bin Khaththab ra. tidak menjajikan apapun dalam pidatonya. Akan tetapi, Beliau ra., memerintahkan rakyat untuk memuhasabahinya tatkala apa yang dia putuskan (kebijakan yang diambil) tidak sesuai dengan hukum Allah Swt.
Seperti inilah sosok pemimpin yang dirindukan dan sangat dibutuhkan oleh rakyat saat ini. Penguasa yang benar-benar amanah dalam menjalankan tugasnya. Bukan penguasa yang suka mengumbar janji-janji manis.
