Oleh: Nor Aniyah, S.Pd
Silaturrahim dan Halal Bihalal Warga Banjar Se-Dunia telah dilaksanakan di Gedung Theater Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta (Sabtu, 30 Juni 2018). Turut berhadir seluruh Bupati dan Walikota, Kabupaten/Kota, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan dan warga Banjar se-jadebotabek serta luar negeri. Bahkan, Kementerian Luar Negeri berikut 41 Duta Besar negara sahabat turut menghadiri acara pembukaan. Event itu mengusung pula Festival Budaya Banjar, mulai 29 Juni sampai 01 Juli 2018. Acara tersebut dinilai sebagai kesempatan emas memperkenalkan Budaya Banjar ke dunia internasional, Go To The World (Kalsel.antaranews.com).
Festival Banjar sebenarnya merupakan rangkaian dari acara-acara serupa yang diadakan di berbagai daerah di Indonesia. Menyongsong tahun 2018, pemerintah telah mengadakan Rakornas Pariwisata ke IV yang bertemakan “Visit Wonderful Indonesia 2018” (ViWI 2018). ViWI 2018 merupakan program yang diinisiasi industri (tour operator, travel agent, hotel, transportasi, taman hiburan, dll) melalui asosiasi-asosiasi langsung maupun tidak langsung terhubung dengan sektor pariwisata Indonesia. ViWI 2018 bertujuan mengejar target 17 juta kunjungan wisman tahun 2018 dan target besar 20 juta wisman di tahun 2019.
ViWI 2018 dilakukan untuk “menjual Indonesia” secara langsung melalui produk pariwisata yang dapat mendorong percepatan bisnis di sektor pariwisata. Pemerintah daerah pun berkomitmen mendukung kelancaran ViWI 2018 antara lain dengan mempermudah regulasi/policy daerah, insentif bagi pelaku pariwisata lokal, komitmen atas penyelenggaraan event, destinasi yang ramah dan aman, paket/produk/jasa yang menarik wisatawan, serta memperluas channel promosi bersama partner terkait (join-promotion).
Di Kalsel sendiri, di tahun 2018 setidaknya ada 34 event digelar tersebar di Kabupaten/Kota di Kalsel, termasuk salah satunya Festival Pesona Budaya Borneo II. Perpaduan maupun pertunjukan berbagai seni budaya Ethnic Borneo dan budaya Banjar bakal menghiasi dan memberikan hiburan bagi masyarakat maupun para wisatawan (www.bingkaibanua.com).
Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) juga menjadi salah satu yang dicanangkan Kemendikbud. Program ini dinilai bisa merangsang nalar siswa makin mengenal dan mencintai budaya lokal. Di Kalsel sudah dilakukan di 40 sekolah, kalau bisa tahun 2018 sampai 60 sekolah yang dimasuki program SMS. (Banjarhits.id, 15/04).
Acara Pagelaran Seni dan Budaya Gelar Bakti Posko La Bastari Kandangan untuk Hulu Sungai Selatan pun baru saja digelar dengan tema “Mananjak Pakulih” bertempat di Panggung terbuka Darmansyah Zauhidie, Sabtu (04/08/2018). Tentunya kegiatan tersebut menjadi sarana apresiasi perkembangan dan pembinaan seni di Kabupaten HSS.
Acara-acara pagelaran seni budaya dan seni masuk sekolah untuk mengangkat budaya, sangat berkaitan erat dengan usaha meningkatkan kunjungan wisata ke banua setelah Festival Budaya Banjar di Jakarta. Budaya dan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat banua.
Meskipun ada keuntungan dari sektor pariwisata, tetapi berdasarkan realitas akan lebih banyak dampak negatif yang muncul. Beberapa diantaranya: uang yang dihasilkan sektor wisata tidak semua masuk kas negara, sebagaimana di negara-negara berkembang. Hanya perusahaan penerbangan, agen liburan dan pihak hotel yang banyak menerima aliran uang tersebut. Investasi luar negeri, seperti hotel mewah, akan menarik uang kembali ke negara asal. Bahkan, pekerja lokal seringkali tidak mendapatkan upah layak dengan kondisi kerja yang buruk. Selain itu, banyaknya wisatawan masuk menambah besar kerusakan lingkungan terutama dari sampah. Adakalanya wisatawan asing juga memanfaatkan kelonggaran imigrasi untuk menyelundupkan narkoba dan menjualnya di lokasi wisata.
Harus disadari, budaya dan pariwisata mungkin berpotensi melejitkan ekonomi namun rentan mengakibatkan kerusakan moral. Termasuk melunturkan moral umat dan penggerusan tata sosial masyarakat. Sebab, budaya lokal seperti tari-tarian, makanan, dan adat istiadat lainnya, tidak akan memiliki kemampuan mencegah rusaknya moral yang diimpor dari luar, berupa kebebasan.
Para wisatawan asing terbiasa serba bebas. Mabuk-mabukan, mengonsumsi narkoba, bergaul bebas (free sex) dan berzina marak terjadi di wilayah pariwisata. Mereka minta disediakan minuman beralkohol (khamar), hotel-hotel, hingga bermunculan warung-warung jablay yang meresahkan. Belum lagi, bencana rusaknya generasi muda kita yang akan kehilangan karakter dan kepribadian Islam, mengikuti gaya hidup bebas. Selain itu, dampak terburuk adalah tersebarnya pemahaman Islam liberal dan plural, menerima kebebasan dari negara sekuler. Masyarakat pun diminta toleran terhadap kemaksiatan dengan alasan adanya keuntungan investasi pariwisata.
Sebenarnya penurunan pendapatan dari sumber daya alam dan migas yang akhirnya mendorong peningkatan investasi sektor pariwisata untuk pendapatan negara. Ini merupakan buah sistem sekuler kapitalistik-neoliberal yang diterapkan. Padahal, investasi asing hanya memuluskan jalan penjajah baik Barat maupun Timur, untuk menjajah negeri-negeri kaum Muslimin. Hal ini akan melengkapi dominasi asing atas negeri ini dengan penjajahan gaya baru (neoimperialisme).
Dalam sistem Islam, pembangunan pariwisata haruslah terintegrasi dengan jaminan dari kerusakan moral. Wisata, obyek wisata dan pariwisata hakikatnya adalah kepemilikan umum yang wajib dilindungi negara, tidak bisa dianggap sebagai industri yang diserahkan kepada swasta. Seperti dalam hadits riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah: “Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api.” Oleh karenanya, bisnis pariwisata tidak dikenal dalam Islam, terlebih jika dijadikan aset investasi asing.
Obyek wisata ini hanya akan dijadikan sarana dakwah dan di’ayah (propaganda). Dengan begitu, bagi wisatawan Muslim obyek wisata bisa digunakan untuk mengokohkan keyakinan kepada Allah, Islam dan peradabannya. Sementara bagi wisatawan non-Muslim, baik kafir mu’ahad maupun kafir musta’man, obyek wisata bisa digunakan sebagai sarana menanamkan keyakinan pada ke-MahaBesar-an Allah. Di sisi lain, juga sebagai sarana menunjukkan keagungan dan kemuliaan Islam, umat Islam dan peradabannya.
Bidang pariwisata tidak akan dijadikan sumber perekonomian negara. Sebab, prioritas pembangunan bangsa mandiri dan sejahtera bukan pada pariwisata. Tetapi, pembangunan industri berorientasi kemandirian dan pemenuhan kebutuhan pokok dalam negeri.
Menurut sistem Islam, negara mempunyai sumber perekonomian yang bersifat tetap. Khilafah mempunyai empat sumber tetap bagi perekonomiannya, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan jasa. Keempat sumber ini yang menjadi tulang punggung negara membiayai perekonomian. Selain itu, negara juga mempunyai sumber lain, melalui pintu zakat, jizyah, kharaj, fai’, ghanimah hingga dharibah. Semuanya telah berkontribusi sangat besar bagi perekonomian negara.
Tak dipungkiri, akibat ketidakpahaman masyarakat saat ini memandang bisnis pariwisata sebagai peluang usaha yang menjanjikan, sehingga sebagian mereka malah mendukung program investasi yang digencarkan. Maka, penting kiranya upaya bersama melakukan proses penyadaran di tengah masyarakat mengenai pandangan syariah terhadap persoalan ini, berikut dampak-dampaknya yang justru sangat merugikan.[]
*) Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi, tinggal di Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalsel.
