Oleh : Isnawati
Jumat malam, 27 Juli 2018 tokoh nasional dan elite partai politik berkumpul dalam acara ijtima yang digelar oleh gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ( GNPF ) dalam rangka membahas beberapa fakta kebangsaan dan Pilpres 2019, peristiwa ini menimbulkan tanda tanya besar pada masyarakat, dengan ikutnya ulama dalam percaturan politik di negeri ini.
Diskusi masalah pembangunan sebuah peradapan dalam bernegara sangatlah penting untuk mengokohkan kedaulatan sebuah negeri tanpa melihat figuritas, dan menjadi kegaduhan saat isu keagamaan dengan mendaulatkan ulama dalam berbangsa diangkat menjadi topik yang strategis dan aktual. Di negeri penganut demokrasi, politik diibaratkan tak ada tikus yang tak berkumis, tak ada keuntungan yang datang tanpa harus dibayar.
Ulama adalah pewaris nabi, Rasulullah bersabda : Ilmu merupakan warisan para nabi dan para nabi tidak mewariskan dirham dan juga dinar, akan tetapi yang diwariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi tersebut ( HR. Abu dawud ).
Peran ulama dalam mempertahankan kedaulatan sebagai tulang punggung tidak terbantahkan mulai republik ini berdiri.
Akhir-akhir ini umat nampak lebih regilius, keinginan negeri ini diatur dengan Islam sangatlah kuat salah satu bukti memilih pemimpin muslim dan menolak pemimpin kafir. Situasi ini dibaca para elite politik untuk meraup suara, hingga muncullah nama-nama seperti Makruf aamiin, TGB, Mahfud MD dll. Padahal dalam sebuah kepemimpinan ada rambu-rambu secara global dimana tidak cukup hanya orang baik lalu serta merta dijadikan pemimpin tetapi harus dilihat siapa pengusungnya dan landasan atau sistem yang digunakan karena sebaik apapun figurnya jika dikelilingi yang tidak benar, umat menjadi taruhannya.
Figur regilius menjadi sebuah pilihan agar menepis citra pemerintahan anti Islam dan umat memilih berdasarkan emosional merupakan strategi yang digunakan untuk memasang ulama agar bisa merangkul dan merebut suara umat yang sudah terpolarisasi menjelang Pilpres.
Hipokrisi sistem sekuler demokrasi memperlakukan umat Islam bagaikan makanan dalam mangkuk yang diperebutkan saat dibutuhkan untuk meraih legitimasi kekuasaan, mendulang suara tetapi ketika pengemban Islam memperjuangkannya dianggap sebagai radikal anti toleransi.
Hipokrisi yang dilakukan demokrasi tidak akan menyelesaikan masalah melainkan akan memperpanjang kecarut marutan karena banyak hati umat yang terluka akibat landasan yang salah.
Solusi yang merupakan buah akal manusia yang berlandaskan akidah sekuler, dengan kaca mata pragmatis, jalan tengah menjadi tujuan merupakan penyesatan cara berfikir.
Ironi di negeri yang mayoritas muslim hanya unggul di kwantitas tetapi minim dalam kwalitas. Demokrasi yang kita kenal bahkan dipuja dan dideklarasikan banyak kalangan adalah sistem yang sudah final dan sudah baik sangatlah jauh panggang dari api.
Pemahaman sekulerisme yang telah menggurita dalam tubuh umat dengan menjadikan politik hanya sebatas meraih kekuasaan harus diganti dengan solusi yang hakiki yaitu Islam kaffah.
Ulama harus kembali keposisinya yaitu sebagai mursyid ( pemandu ) kejalan Allah karena ulama adalah pewaris para nabi, ulama juga harus menjadi pilar kehidupan didunia sebagai pembimbing menyangkut muamalah sehari-hari dan ulam juga sebagai penjaga kemurnian dan kesucian aqidah Islam dengan menolak penyebaran paham yang menyesatkan serta ulama juga sebagai penjaga umat dari penyakit sosial dan sekaligus pemersatu umat. Ulama tidak boleh tergoda atau menggoda sang pemilik kekuasaan dan itu hanya bisa terwujud dalam wadah yang hakiki yaitu negara yang berlandaskan Islam kaffah. Wallahu a`lam bish shawab.
