By : Ummu Al Faruq
Pemerintah akan meluncurkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Hari Koperasi, 12 Juli 2025. Koperasi ini diklaim akan menciptakan dua juta lapangan pekerjaan, mencegah masyarakat terjerat pinjaman online (pinjol) dan rentenir, hingga menawarkan keuntungan Rp1 miliar per tahun. Namun, beberapa petani menyambut pesimistis soal pembentukan Koperasi Merah Putih, yang akan mendapat kucuran dana hingga Rp3 miliar.
Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan fakta yang jauh dari harapan. Berbagai polemik mencuat, menandakan bahwa program ini tidak sepenuhnya berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
Mulai dari lokasi pembangunan yang tidak strategis, ketidakjelasan mekanisme operasional, hingga indikasi penyimpangan dalam realisasi proyek, semuanya menjadi catatan serius. Lebih ironis lagi, pelatihan militer yang diberikan kepada calon pengelola KDMP justru berujung pada tragedi yang merenggut nyawa.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah program ini benar-benar dirancang untuk kesejahteraan rakyat, atau sekadar proyek ambisius tanpa arah yang jelas?
Dilansir dari News Indonesia (1 Juli 2026), pemerintah merekrut sekitar 35.476 orang untuk menjadi pengelola KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Mereka yang lolos disebut akan menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.
Sebelum bekerja, mereka diwajibkan untuk mengikuti latsarmil Komponen Cadangan (Komcad), di sekitar 67 satuan pendidikan (Satdik) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pembangunan yang tidak berbasis kebutuhan masyarakat hanya akan melahirkan program yang minim partisipasi. Koperasi yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa justru berpotensi menjadi bangunan kosong tanpa aktivitas berarti.
Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, koperasi kehilangan ruhnya sebagai lembaga ekonomi berbasis kebersamaan. Lebih jauh, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari watak sistem kapitalisme yang melandasi kebijakan ekonomi saat ini.
Dalam Sistem Kapitalisme, keberhasilan pembangunan sering kali diukur dari besarnya investasi, jumlah proyek, maupun nilai anggaran yang terserap. Padahal, ukur keberhasilan yang sesungguhnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Jika proyek terus bertambah tetapi kehidupan rakyat belum banyak berubah, maka sudah saatnya paradigma pembangunan tersebut dievakuasi secara menyeluruh. Seharusnya, pemerintah bertugas sebagai pelayan rakyat, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan harta milik umum, pembukaan lapangan kerja, dan distribusi kekayaan yang adil. Bukan malah membuat program dan anggaran besar, namun belum jelas kebermanfaatannya.
Sementara dana publik terus digelontorkan untuk proyek baru sehingga persoalan mendasar yang dihadapi rakyat belum terselesaikan.
Kapitalisme cenderung melahirkan proyek-proyek besar dengan anggaran fantastis, namun rentan terhadap penyimpangan.
Kompleksitas pengawasan membuka celah bagi inefisiensi, praktik rente, hingga korupsi. Pada akhirnya, kebijakan yang diklaim pro-rakyat justru lebih menguntungkan pemilik modal dan elite kekuasaan.
Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program KDMP juga menimbulkan persoalan lain. Ketika dana publik terus diarahkan pada proyek baru yang belum jelas manfaatnya, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang belum terpenuhi, maka wajar jika publik mempertanyakan prioritas kebijakan pemerintah.
Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi tidak boleh sekadar berorientasi pada target proyek. Ekonomi harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara nyata.
Negara dalam Islam berperan sebagai pelayan rakyat (ra'in), yang bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan mereka. Pengelolaan harta milik umum, pembukaan lapangan kerja, serta distribusi kekayaan yang adil menjadi fondasi utama.
Kesejahteraan tidak lahir dari proyek-proyek instan, melainkan dari penerapan sistem ekonomi yang benar secara menyeluruh. Islam menekankan penguatan ekonomi dari hulu, bukan sekadar intervensi di hilir. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan bersifat sistemik, bukan tambal sulam.
Program seperti KDMP menunjukkan bahwa tanpa perubahan paradigma dalam pengelolaan ekonomi, berbagai kebijakan hanya akan menjadi siklus proyek yang berulang. Alih-alih menyelesaikan masalah, justru berpotensi menambah persoalan baru.
Sudah saatnya kebijakan ekonomi tidak lagi berorientasi pada pencitraan atau target kuantitas semata, melainkan benar-benar berangkat dari kebutuhan rakyat. Tanpa itu, program sebesar apa pun hanya akan menjadi simbol tanpa substansi.
Berbeda dengan Islam, Islam tidak menawarkan solusi yang bersifat parsial atau tambal sulam. Islam menawarkan sistem ekonomi yang menyeluruh, mulai dari pengaturan kepemilikan, pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan, hingga tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan secara kaffah, penguatan ekonomi rakyat masyarakat. Dengan penerapan syariat Islam dibangun dari akar persoalan sehingga kesejahteraan tidak bergantung pada proyek-proyek jangka pendek melainkan lahir dari sistem yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, yaitu Daulah Khilafah Islamiyah.[]
Wallahu'alam bishowwab.
Tags
Opini
