By : Ummu Al Faruq
Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyebut, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia memperihatinkan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum POGI Prof. Dr. dr. Budi Wiweko dalam peringatan Hari Kartini di Rumah POGI, Pegangsaan, Menteng, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).
Prof Budi menjelaskan, berdasar data yang dia peroleh, tercatat AKI mencapai 189 kasus per 100.000 kelahiran. Menurut dia, angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara. ”Di sisi lain, setiap tahun, lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks terdiagnosis, dengan lebih dari 21 ribu kematian. Itu setara satu perempuan meninggal setiap 25 menit,” ungkap Prof Budi.
Prof Budi melanjutkan, kondisi itu semakin diperparah oleh berbagai factor. Mulai dari keterbatasan akses layanan kesehatan, kesenjangan wilayah, norma sosial, stigma, dan kekerasan berbasis gender yang masih membatasi perempuan dalam memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang layak. ”Akibatnya, banyak kasus terdeteksi terlambat dan sudah komplikasi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Prof Budi, Hari Kartini menjadi momentum refleksi perjuangan perempuan Indonesia. Peran POGI mendorong program Selamatkan PeRempuan Indonesia (SPRIN) menjadi gerakan nasional.
Ekonomi Kapitalisme Biang Keladi
Dalam paradigma sistem ekonomi kapitalisme, pelayanan kesehatan menjadi sekadar komoditas bisnis. Pencarian keuntungan materi menjadi orientasi. Di bidang kesehatan, sistem ekonomi kapitalisme seakan hanya sekadar mengejar total tenaga kesehatan.
Distribusi secara berkeadilan gagal dihadirkan, sehingga wajar jika angka surplus di pusat tidak menyelesaikan masalah di daerah.
Ekonomi kapitalisme telah membuat negara memposisikan diri hanya sebagai regulator atau pembuat aturan saja.
Si Biang keladi ini telah menjadikan negara bukan sebagai pengurus (raa’in) yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhan rakyatnya. Ekonomi kapitalisme membuat akses terhadap dokter kandungan yang berkualitas menjadi barang mewah yang sulit terjangkau oleh rakyat lemah. Surplus dokter kandungan tak bisa dinikmati oleh semua, namun hanya oleh masyarakat perkotaan.
AKI adalah masalah sistemik. Untuk menyelesaikan tidak bisa hanya dengan memindahkan dokter secara paksa, namun berkaitan erat dengan jaminan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta pemenuhan infrastruktur faskes, rumah sakit, alat medis, hingga tenaga penunjang di daerah, yang senyatanya di sistem ini sangat buruk.
Islam Peduli Layanan Kesehatan
Dalam Islam, layanan kesehatan—termasuk pada ibu hamil—merupakan kewajiban negara. Negara yang mengambil Islam sebagai landasan akan memberikan pelayanan dengan membangun fasilitas kesehatan yang merata di setiap daerah. Negara juga akan menyediakan tenaga medis yang cukup dan mumpuni dengan gaji yang sangat layak. Surplusnya dokter kandungan seiring dengan pelayanan.
Dalam Islam terkait pembiayaan, memiliki mekanisme pendapatan yang khas, mulai dari fai, kharaj, ghanimah, harta tidak bertuan, pengelolaan SDA, dll. Baitul Mal akan mengelola semua pendapatan tadi kemudian disalurkan ke pos-pos yang membutuhkan, salah satunya pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, pelayanan terhadap ibu hamil akan terjamin dan AKI pun diminimalkan.
Tentunya jaminan ini hanya diperoleh dalam sistem pemerintahan yang mengambil Islam sebagai pijakan. Dan tentunya hanya sistem Khilafah yang mengambil Islam sebagai pijakan, mustahil diterapkan pada negara yang menjadikan kapitalisme sebagai panutan.
Sistem pemerintahan Islam dalam naungan Khilafah menawarkan jawaban tepat terkait masalah apa pun termasuk AKI. Yakinlah, Sistem Khilafah adalah pilihan tepat.
Wallahu'alam bishowwab.
Tags
Opini
