Oleh. Fatimah Az Zahro
Pembangunan Tugu Kujang di jalur Tol Jakarta–Bogor kembali menuai sorotan masyarakat. Anggaran yang mencapai sekitar Rp1 miliar digelontorkan untuk meninggikan ikon daerah agar tampak lebih megah dan mudah terlihat dari kejauhan. Proyek ini disebut sebagai upaya mempertegas identitas daerah (radarbogor.com, 9/12/2025).
Namun di balik kemegahan simbol tersebut, tersimpan ironi yang menyesakkan: negara justru abai terhadap kebutuhan riil umat.
Di saat dana besar dihabiskan untuk membangun tugu, masih banyak warga Bogor yang kesulitan mengakses fasilitas dasar. Halte transportasi umum tak layak, pedestrian rusak, sanitasi buruk, dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin masih terseok-seok. Rakyat dipaksa bertahan di tengah keterbatasan, sementara pemerintah lebih sibuk membangun simbol visual yang tak menyentuh hajat hidup mereka, ini semakin menegaskan satu hal: persoalan ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kegagalan sistemik dalam mengurus rakyat.
Salah Urus Prioritas dalam Sistem Kapitalisme
Akar dari persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme-neoliberal yang dianut negara. Dalam sistem ini, pembangunan diukur dari tampilan fisik, citra, dan proyek-proyek prestisius, bukan dari terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Simbol lebih diutamakan daripada substansi. Estetika kota lebih dipentingkan dibanding keselamatan dan kesejahteraan warganya.
Kapitalisme juga menjadikan pelayanan publik sebagai komoditas. Kesehatan, transportasi, bahkan keselamatan rakyat diperlakukan sebagai biaya, bukan kewajiban negara. Akibatnya, negara kerap berdalih keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan rakyat, namun pada saat yang sama begitu mudah mengalokasikan dana besar untuk proyek simbolik yang minim manfaat langsung.
Pembangunan Tugu Kujang menjadi gambaran nyata salah urus prioritas ini. Ketika rakyat menunggu halte yang layak, jalan aman, layanan kesehatan gratis, dan perlindungan sosial yang nyata, yang mereka dapatkan justru monumen megah yang tak mampu menghalau panas, hujan, atau lapar.
Islam Menetapkan Skala Prioritas yang Jelas
Islam hadir dengan paradigma yang sangat berbeda. Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah dan tujuan negara adalah ri’ayah syu’unil ummah—mengurusi seluruh urusan rakyat. Pembangunan bukan diukur dari simbol dan kemegahan, melainkan dari sejauh mana kebutuhan dasar umat terpenuhi.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan mereka.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam sistem Islam, negara wajib mendahulukan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat: kesehatan, keamanan, pendidikan, transportasi, dan lingkungan yang layak. Proyek yang tidak memberi manfaat langsung bagi rakyat tidak akan menjadi prioritas, terlebih jika kebutuhan dasar masih terabaikan.
Islam juga menutup celah pemborosan dan korupsi dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang ketat. Setiap harta publik diperlakukan sebagai amanah, bukan ladang pencitraan. Pejabat akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan diaudit kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Jika terjadi penyalahgunaan, sanksi tegas akan diterapkan tanpa pandang bulu.
Negara Hadir, Bukan Sekadar Membangun Simbol
Dalam sejarah peradaban Islam, negara hadir nyata dalam kehidupan rakyat. Jalan, sarana umum, rumah sakit, dan fasilitas publik dibangun untuk melayani umat, bukan untuk sekadar memperindah lanskap kota. Khalifah Umar bin Khaththab ra. bahkan merasa takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah jika ada seekor keledai terperosok karena jalan rusak, apalagi jika rakyatnya menderita.
Inilah perbedaan mendasar antara pembangunan ala kapitalisme dan pembangunan dalam Islam. Yang satu mengejar citra dan simbol, yang lain menjamin kehidupan dan martabat manusia.
Penutup
Tugu Kujang yang menjulang tinggi hari ini bukan sekadar bangunan fisik. Ia telah menjelma menjadi simbol kegagalan negara dalam menetapkan skala prioritas.
Selama sistem kapitalisme-neoliberal tetap menjadi dasar pengurusan, umat akan terus disuguhi proyek megah, sementara kebutuhan dasarnya diabaikan.
Islam menawarkan solusi yang hakiki—bukan tambal sulam, bukan pencitraan. Dengan penerapan Islam secara kaffah, negara akan kembali kepada fungsinya yang sejati: sebagai pelayan dan penjaga umat.
Bukan tugu yang dibutuhkan rakyat, melainkan negara yang amanah.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Tags
opini
