Oleh : Haura
Awal April 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap menampung 1000 warga Gaza yang menjadi korban kekejaman militer Israel. Rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza tersebut memicu kontroversi.
Pernyataan Prabowo tersebut berbeda dengan sikap Mesir yang sebelumnya membawa usulan rencana pembangunan Gaza yang tak perlu merelokasi warganya terlebih dulu. Yang kemudian pada 4 Maret 2025 usulan tersebut didukung para anggota liga arab dan tiga hari setelahnya diadopsi OKI.
Dirilis www.bbc.com, Pengamat isu geopolitik Timur Tengah, Smith Alhadar, menyebut Prabowo harus mewaspadai protes dari dalam negeri. Alasannya, rencana kontroversial ini muncul ketika masyarakat Indonesia sedang resah dengan berbagai masalah ekonomi dan politik.
Lebih dari itu, rencana Prabowo dikhawatirkan memantik protes dari luar negeri. Merelokasi warga Gaza diyakini berpotensi memupus harapan kemerdekaan Palestina. Belum ada yang bisa menjamin warga Gaza yang direlokasi dapat kembali ke tanah airnya.
Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas ikut mempertanyakan rencana tersebut, Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?" kata Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas. mui.or.id.
Rencana pengosongan Gaza untuk tujuan relokasi diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah. Tetapi rencana tersebut ditentang sejumlah pihak sebagai bagian dari tipu muslihat pendudukan Israel di Gaza.
Menurut Buya Anwar, jika rencana tersebut diwujudkan, Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Mereka leluasa menempatkan warga negaranya ke daerah yang mereka duduki sehingga dalam waktu tertentu Gaza akan menjadi bagian dari negara Israel Raya yang mereka cita-citakan.
Sekilas Pernyataan Prabowo ini mulia karena membantu rakyat Palestina yang teraniaya, namun justru problematik, sebab tidak sejalan dengan cita-cita dalam mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, sekaligus melemahkan politik luar negeri Indonesia di mata dunia. Padahal amanah Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan menghapus segala bentuk penjajahan di dunia.
Persoalan Gaza menjadi isu global, dukungan kemerdekaan Palestina datang dari berbagai negara, bukan hanya negeri-negeri muslim. Banyak pihak speak up atas kebrutalan Israel terhadap rakyat Gaza. Demonstrasi di berbagai kota dan negara terus berkumandang menyerukan pembebasan Palestina.
Seruan jihad dan perlawanan terhadap Israel yang disuarakan oleh banyak pihak hari ini yang menyadari bahwa tidak ada solusi hakiki selain jihad, karena melihat berbagai upaya yang dilakukan nyatanya tidak menghentikan penjajahan dan genosida.
Pernyataan Prabowo bahwa Indonesia siap menerima 1000 warga Gaza, sesungguhnya melukai rakyat Gaza sebab bukan solusi hakiki yang diharapkan rakyat Gaza. Namun, justru malah memuluskan agenda pengusiran warga Gaza seperti yang diinginkan oleh penjajah.
Padahal, sejatinya Zion*s lah yang melakukan pendudukan bahkan perampasan wilayah. Sudah seharusnya Zion*s yang diusir dari tanah Palestina dan bukannya warga Gaza yang dievakuasi meskipun sementara, dalam arti setelah dirawat rakyat Gaza akan dikembalikan.
Di sisi lain, kebijakan baru AS menaikkan tarif impor berpengaruh terhadap perdagangan global, termasuk Indonesia. Keberhasilan upaya Indonesia dalam melakukan negosiasi atas kebijakan tersebut bisa jadi akan digunakan alat untuk menekan Indonesia agar melakukan evakuasi warga Gaza. Inilah buah simalakama bagi negeri yang tergantung pada negara lain.
Pemimpin negeri muslim seharusnya menyambut seruan jihad melawan penjajah. Namun nyatanya, nasionalisme menjadi penghalang menyambut seruan jihad. Para Pemimpin muslim berjalan berdasar kebijakan masing-masing karena tersekat oleh batas-batas negara. Nasionalisme melumpuhkan kekuatan kaum muslim dalam melawan penjajah.
Seharusnya negeri muslim menjadi negara adidaya yang memimpin dunia. Sayangnya hari ini negara adidaya belum diraih kaum muslimin. Khilafah sebagai negara adidaya belum tegak sehingga nasib umat Islam khususnya di Palestina masih sengsara. Khilafah sebagai negara adidaya akan menerapkan syariat Islam sehingga menjadi rahmat bagi seluruh alam dan membela setiap muslim.
Umat harus terus didorong untuk menolak evakuasi warga Palestina, menyeru penguasa untuk mengirimkan tentara demi membela saudaranya muslim Palestina. Secara bersamaan, Umat juga harus terus berjuang untuk menegakkan Khilafah. Karena solusi hakiki membebaskan Palestina dari cengkeraman penjajah hanya dengan tegaknya khilafah.
Allaahu a'lam bi ash-Shawwab
Tags
Opini
