Oleh: Hasriyana, S. Pd.
(Pemerhati Sosial asal Konawe)
Lagi dan lagi setiap tahun ketika menjelang bulan Ramadan, harga-harga akan melambung tinggi. Lagu lama yang selalu hadir menjelang Ramadan. Sayangnya pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan ini. Sebagaimana yang dikutip dari kumparan, 04-02-2025, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengakui ada beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga, bahkan lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan komoditas-komoditas tersebut kini masih dijual di pasaran dengan harga di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) juga Harga Eceran Tertinggi (HET).
Arief mengatakan bahwa di tingkat konsumen, komoditas harga yang di atas HAP, HET, di antaranya MinyaKita, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan beras medium.
Kenaikan harga-harga menjelang Ramadan terus berulang. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pendistribusian barang sehingga berpotensi terjadi kelangkaan dan membuat harga barang menjadi naik. Meningkatnya jumlah permintaan menjadi alasan klise meningkatnya harga bahan pokok menjelang Ramadan.
Di sisi lain, dari aspek distribusi kebanyakan yang mengambil peran di dalamnya adalah para pengusaha besar yang mana mereka mempunyai modal besar pula. Sehingga harga beras yang ada di masyarakat ditentukan oleh para penguasa besar tersebut. Dari itu, ketika HET akan naik, justru yang banyak diuntungkan adalah para pemodal besar.
Penyesuaian harga eceran tertinggi beras tidak terpisahkan dari upaya stabilisasi pasokan dan harga beras. Namun benarkah dengan mematok HET beras semakin naik akan menguntungkan petani? Karena faktanya petani selalu saja dikalahkan dengan para tekulak atau para pemodal besar yang punya kendali besar pula.
Pun jika dilihat selama ini, para petani masih banyak kesulitan mendapatkan bibit yang baik lagi murah, pupuk yang bisa dijangkau harganya hingga peralatan produksi yang memadai. Karena seolah pemerintah berlepas tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Jika pun ada bantuan dari pemerintah, itu pun masih minim didapatkan oleh petani.
Hal ini berbeda jauh dengan sistem Islam, di mana semua sektor baik hulu maupun hilir negara hadir didalamnya dalam mengatur. Di sektor hulu negara akan membantu petani menyediakan bibit padi unggul, memberikan pupuk yang baik jikapun tidak gratis diberikan namun harganya bisa dijangkau oleh petani. Pada peralatan produksi pemerintah pun akan turut membantu petani sehingga menghasilkan hasil panen yang berkualitas.
Selain itu, pada sektor hilir pemerintah akan mengatur pendistribusian beras dengan baik dan merata sehingga masyarakat bisa mendapatkan beras dengan mudah dan harga tejangkau oleh semua kalangan masyarakat.
Negara dalam sistem Islam pun tidak memberikan peluang pada pengusaha untuk menguasai semua sektor produksi dan distribusi. Sehingga tidak akan kita temukan pihak-pihak yang menimbun beras untuk kepentingan pribadi demi mendapatkan keuntungan yang besar.
Oleh karena itu, kita tidak bisa berharap pada sistem hari ini di mana peluang menguasai kebutuhan rakyat dikendalikan oleh pengusaha begitu terbuka lebar. Dari itu tidakkah umat ini rindu pada penerapan sistem ekonomi Islam di dalam bingkai institusi islam yang mampu menyejahterakan umat? Wallahualam.
