Oleh : Sri Cahya Nurani, S.Kom.
(Aktivis Muslimah Lubuklinggau)
Pengamat Perbankan Doddy Ariefianto meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut melakukan investigasi merespons kendala yang dialami sistem Bank Syariah Indonesia (BSI). Mengingat lagi, ada dugaan kebocoran 15 juta data nasabah BSI.
Doddy menyebut, investigasi ini perlu dilakukan OJK sebagai lembaga pengawas sekaligus independen. Tujuannya, mencari akar masalah kendala BSI, apakah terjadi kendala internal, atau ada serangan siber.
Beberapa hari lalu, sejumlah nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI mengeluhkan mereka tidak bisa mengakses aplikasi BSI Mobile. Perusahaan mengatakan, pihaknya tengah melakukan maintenance system sehingga membuat layanan BSI tidak bisa diakses sementara waktu.
Namun belakangan muncul kabar yang mengatakan bahwa BSI jadi korban ransomware. Informasi ini pun mencuat lagi di media sosial dipenuhi dengan berbagai bukti bahwa bank tersebut memang terkena ransomware.
Adalah pakar keamanan siber sekaligus Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto yang mengungkap kabar BSI diserang ransomware ini melalui akun Twitternya @secgroun, Sabtu (13/5/2023).
"Setelah kemarin seluruh layanan @bankbsi_id offline selama beberapa hari dengan alasan maintenance, hari ini confirm bahwa mereka jadi korban ransomware," kata Teguh melalui akun Twitternya.
Lebih lanjut, Teguh mengatakan, total data yang dicuri penjahat siber sebesar 1,5 TB, di antaranya adalah 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal dan layanan yang mereka gunakan.
Teguh menjabarkan, adapun data yang bocor termasuk di antaranya data karyawan, dokumen keuangan, dokumen legal, NDA, dan lain-lain.
Sementara, data pelanggan yang bocor di antaranya adalah nama, nomor HP, alamat, saldo di rekening, nomor rekening, history transaksi, tanggal pembukaan rekening, informasi pekerjaan, dan lain-lain.
Melalui cuitan itu, Teguh juga memaparkan sejumlah screenshot yang memperlihatkan bukti BSI jadi korban ransomware. Di mana, data yang disandera pelaku kejahatan siber bakal dipublikasikan jika pihak pemilik data tidak membayarkan tebusan yang diminta. (Liputan6.com,13/5/2023).
Tentu ini menjadi fenomena yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem bank dan memunculkan pertanyaan kemampuan negara melindungi data rakyat. Selain itu siapa yang nanti akan mempertanggungjawabkan ini. Ketika nasabah mengalami kerugian yang besar. Tidak ada jaminan pasti dari pihak bank, atau jaminan tanggung jawab negara atas kerugian yang ditanggung nasabah/rakyat .
Apalagi ditengah sistem kapitalisme saat ini yang menjadi penyebab maraknya pelaku kejahatan bahkan para siber dengan teknologi yang canggih mampu meretas data dan pencurian aset lewat teknologi tersebut. Menyebabkan kendurnya sistem keamanan. Sehingga dari sisi keamanan teknologi pun belum bisa menjamin.
Seharusnya Negara menggunakan semua perangkat yang bisa diberdayakan untuk mengatasi hal ini. misalnya saja dengan memberdayakan polisi siber, membekali mereka dengan kemampuan teknologi untuk melindungi setiap data penting rakyat. Bukan cuma sebagai pengawas kaum muslimin dimedia sosial , tetapi melindungi rakyat atas segala tindak kriminal dan penyalahgunaan data pribadi.
Maka butuh solusi tuntas dan mengakar yakni dengan mengganti sistem yang lemah ini yang dijadikan dasar landasan negeri ini dalam melindungi rakyat yakni mengganti sistem kapitalisme demokrasi dengan sistem Islam yang kuat,mampu melindungi seluruh rakyat.
Islam mewajibkan negara menjamin keamanan data rakyat, termasuk menjaga harta rakyat. Demikian juga setiap individu , termasuk para pegawai negara harus amanah dan profesional. Dalam Khilafah rakyat benar-benar merasakan kehidupan yang diselimuti perasaan aman dan nyaman.
Khilafah memiliki alat utama dalam menjaga keamanan, yaitu kepolisian. Dalam Khilafah urusan keamanan negara ditangani oleh Departemen Kemananan Dalam Negeri yang dipimpin oleh Direktur Keamanan Dalam Negeri.
Keberadaan polisi begitu penting, karena diberikan wewenang oleh negara untuk melakukan pencegahan maupun penindakan. Sungguh tugas dan fungsinya mulia, karena menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran.
Khalifah begitu jeli dan cermat , senantiasa melakukan pengawasan dan mengontrol setiap laporan departemen yang masuk , bersama para pembantu Khalifah sehingga kemungkinan kecil terjadinya kekeliruan.
Bahkan Will Durant dalam buku The Story of Civilization menilai para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Tak diragukan kemampuan para Khalifah memimpin dunia sungguh sangat mengagumkan.
Kita berharap memiliki pemimpin yang amanah, bertakwa dan memiliki kualitas seperti para Khalifah sebelumnya yang gigih menjaga keamanan negara. Seperti halnya Nabi Ibrahim yang sangat peduli terhadap penduduknya agar dilimpahi rezeki serta rasa aman. Firman Allah Swt, “ Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.” Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.” (QS Al-Baqarah: 126).
Wallahu a'lam bish-shawwab.
Tags
Opini
