Oleh: Ela mustikawati, S.Pd
(pemerhati Umat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 7,99 juta pengangguran per Februari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 5,45 persen dari sebanyak 146,62 juta orang angkatan kerja.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 ini turun dari data Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang atau 5,86 persen.
"Dari 7,99 juta atau 5,45 persen yang menganggur, ini turun. Jadi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif ke tingkat pengangguran terbuka ini," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5
Bila dibandingkan dengan Februari 2022 (year on year/yoy), jumlah pengangguran ini juga turun sekitar 410 ribu orang, dari 8,40 juta jiwa menjadi 7,99 juta orang.
Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki.
Sedangkan, jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di pedesaan hanya 3,42 persen.
Pekerjaan adalah salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki. Masyarakat juga akan mencari kerja agar dapat bertahan hidup. Namun, saat ini, mencari kerja di negeri sendiri rasanya tidak semudah membalik telapak tangan. Kalaupun ada, gajinya tidak seberapa. Berbeda dengan gaji di luar negeri, iming-iming upah besar selalu membelalakkan mata. Sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong mengejar mimpi menjadi tenaga kerja di luar negeri dengan tidak memperdulikam berbagai resiko yang akan ditemukan nanti. Akan tetapi, bagaimana jika itu ada unsur penipuan di balik lapangan kerja di negeri asing.?
Bekerja di luar negeri bukanlah hal gampang. Saat ini banyak sekali iklan daring yang menawarkan gaji menggiurkan jika kerja di negeri orang. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers (Jumat, 5-5-2023 mengungkapkan setidaknya sudah ada 1.138 WNI yang berhasil diselamatkan dari kasus perdagangan orang melalui perusahaan palsu lewat internet (online scam).
Contohnya, kasus perdagangan orang yang terjadi di Myawaddy, Myanmar, sekitar 11 km dari Mae Sot, wilayah perbatasan Myanmar dan Thailand. Sayangnya, usaha penyelamatan ini cukup sulit karena ternyata Pemerintah Myanmar sendiri tidak memiliki kontrol atas daerah tersebut. (VOA Indonesia, 5-5-2023).
Menteri Retno juga menyampaikan bahwa korban penipuan tenaga asing tidak hanya dialami WNI, melainkan juga negara-negara kawasan ASEAN. Saat ini, ada sekitar 1.048 korban online scam dari 10 negara, 143-nya asal Indonesia. Oleh karenanya, rencananya, masalah ini akan dibawa ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-42 yang akan berlangsung di Labuan Bajo pada 10—11 Mei 2023 ini.
Para pekerja yang menjadi korban peniuan itu mayoritas tergiur iming-iming gaji besar. Mereka dijanjikan akan mendapat upah $1.000—$1.200 atau sekitar Rp14,7 juta—Rp17,6 juta. Tentu hal ini mudah menggaet para pekerja hingga rela melakukan apa saja demi pundi-pundi yang dijanjikan.
Data-data diatas hanya permukaannya saja yang bisa terdeteksi, kemungkinan menggelembung seperti fenomena gunung es bisa terjadi.
Andai mereka dapat pekerjaan dan gaji yang layak di dalam negeri, mungkin mereka memilih untuk tidak berangkat. Mereka dapat hidup layak dan bahagia berkumpul dengan keluarga. Sayangnya, kondisi ekonomi yang makin sempit, susahnya mencari lapangan kerja, kecilnya pendapatan, minimnya pendidikan, ataupun utang yang berlipat-lipat, membuat mereka terpaksa merantau ke negeri orang. Penganguran meralela rakyat kian sengsara mencari pegangan meskipun hanya jerami mengambang.
Korban yang terjerat bukan hanya dari Indonesia, tetapi hampir se-ASEAN. Ini menandakan bahwa masalah kemiskinan, sulit mencari kerja, dan kesempitan ekonomi juga dialami di negara lainnya. Bahkan, bisa jadi terjadi di seluruh dunia.
Oleh karenanya, dengan maraknya kasus ini, Indonesia dan seluruh negara yang warganya menjadi korban perlu melakukan evaluasi. Negara yang seharusnya me-riayah (mengurusi) rakyat tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Mereka gagal menjamin kesejahteraan rakyat. Buktinya, rakyat sampai harus mencari merantau sendiri ke negeri orang.
Negara juga terbukti tidak mampu membuka lapangan kerja yang cukup. Ini tampak dari tingginya angka pengangguran. Negara hanya mementingkan investasi yang—katanya—dapat membuka lapangan kerja, tetapi pada faktanya banyaknya industri tidak bisa menyelesaikan masalah pekerjaan.
Negara juga tidak bisa menjamin kesejahteraan seluruh warga secara merata, meski berbagai bantuan digelontorkan. Ini karena bantuan itu ditujukan hanya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, bukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Ini berarti negara tidak memahami kewajiban utamanya dan sekadar berperan sebagai regulator. Kasus ini pun membuktikan bahwa negara tidak mampu menjaga keamanan warga negaranya di negeri orang.
Banyaknya penjahat yang melakukan penipuan dengan dalih iming-iming lapangan pekerjaan adalah karena dorongan materi dan ingin mendapatkan keuntungan dengan cara apa pun meskipun merugikan orang lain. Inilah konsep pemikiran ala kapitalisme, membuat orang mementingkan materi walau mereka harus melakukan kejahatan.
Kapitalisme tidak hanya melahirkan orang-orang jahat, melainkan juga menciptakan negara yang tidak memperhatikan rakyat. Kapitalisme membuat negara tidak menjalankan kewajibannya atas rakyat, tetapi membuat kebijakan sesuai pertimbangan ekonomi. Bahkan, pemegang kebijakan dibiarkan dikuasai oleh para kapitalis yang memiliki kepentingan.
Sistem perekonomian yang berbasis riba juga membuat negara melegalkan riba. Padahal, riba itu merugikan dan bertentangan dengan Islam. Hingga akhirnya, membuat masyarakat terjerat riba dan menjadi penyulut munculnya lintah darat dan penipuan online. Jika masyarakat sudah terjerat riba berkali-kali lipat, ke mana lagi harus mencari uang banyak kalau tidak ke negeri orang?
Selama kapitalisme masih ada, meskipun negara-negara saling berkumpul, berusaha menyelesaikan masalah ini, baik di tingkat ASEAN atau Internasional, tidak ada jaminan penipuan yang berkedok lapangan pekerjaan sirna karena unsur pemicunya tetap ada.
Karut marut ini hanya akan bisa diselesaikan oleh sebuah sistem tandingan yang akan memberikan solusi sampai ke akarnya. Islam adalah ideologi yang memiliki konsep lengkap. Jika diterapkan dalam kancah negara, sistem Islam dapat membuat negara menjalankan tugasnya karena Islam memerintahkan bahwa tugas pemimpin adalah melayani urusan rakyat. Mereka juga akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.
Konsep Islam dalam mengurusi rakyat adalah menjamin kebutuhan dasar seluruh masyarakat terpenuhi, yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Pemimpin yang menerapkan Islam akan mencari siapa pun yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, misalnya yang terkategori fakir, miskin, punya utang, dsb.
Negara juga akan memberikan bantuan berupa zakat jika mereka termasuk delapan orang yang berhak menerima zakat. Negara akan memberi bantuan modal tanpa riba, membuka lapangan kerja dengan mendirikan industri padat karya bagi rakyat yang belum punya pekerjaan, ataupun memberikan tanah bagi siapa pun yang dapat menghidupkan tanah mati dengan mengelolanya.
Dari konsep ini, negara mendorong rakyat untuk bekerja, tetapi tetap menjamin kebutuhan sampai mereka dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
Walhasil, rakyat tidak perlu pusing-pusing mencari kerja ke luar negeri hanya untuk mendapat uang. Mereka juga tidak akan mudah tertipu karena sudah mendapatkan pendidikan yang layak dari negara.
Beginilah cara Islam melindungi rakyatnya dan ini hanya bisa dilakukan oleh negara yang mengambil Islam sebagai ideologi. Tidak hanya menjamin keamanan masyarakat dalam negerinya, tetapi juga keamanan seluruh dunia. Negara seperti ini sudah pernah ada selama 13 abad lamanya, dipimpin oleh khalifah yang banyak jumlahnya
Tags
Opini
