Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, mahalnya harga kedelai belakangan ini karena anggaran yang dipangkas, imbas pemberlakuan kebijakan refocusing akibat pandemi Covid-19. Sehingga pihaknya sulit menggenjot produksi kedelai. Maka mau tak mau
kebutuhan kedelai dalam negeri harus dipenuhi dari importasi sebanyak 2,4 juta ton. "Karena anggaran kita turun dan itu sudah diputuskan dalam rapat dengar pendapat. Kemarin tidak mungkin kita naikan dengan anggaran yang turun," kata Syahrul saat rapat dengan Komisi IV DPR (Suara.com, 14/2/2022).
Faktor lainnya yang membuat harga kedelai tinggi, dikarenakan petani dalam negeri tidak terlalu tertarik untuk menanam kedelai karena harga jual yang murah. Sekretaris Jenderal Asosiasi Importir Kedelai Indonesia (Akindo) Hidayatullah Suralaga mengatakan tingginya harga kedelai dunia saat ini ternyata tak membuat para importir kedelai untung besar, pasalnya selisih harga beli dan jual tidak jauh berbeda.
Selain karena importir beli harga pasar global dan kemudian menjualnya dengan harga pasar. Selisih yang tak seberapa itu ditambah dengan mekanisme penjualannya adalah langsung memasok kebutuhan kedelai kepada para Koperasi Tahu Tempe Indonesia atau KOPTI sehingga rantai pasoknya jadi lebih pendek.
Berbeda pendapat dengan menteri pertanian, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan dua penyebab harga kedelai impor mahal di Indonesia. Pertama adalah cuaca buruk El Nina di Argentina, Amerika Selatan. Hal itu mengakibatkan harga kedelai per gantang naik, dari 12 dolar AS menjadi 18 dolar AS. Penyebab kedua adalah permintaan kedelai tinggi, terutama dari China. Ada lima miliar babi yang pakannya kedelai (Kompas.com, 19/2/2022).
Lihatlah, dua pembantu presiden berbeda pendapat mengenai penyebab mahalnya harga kedelai. Namun satu yang bisa dipastikan, pemerintah tak fokus pada solusi terbaik mengatasi melonjaknya harga kedelai, setelah sebelumnya juga gagal mengatasi melonjaknya harga minyak beserta kelangkaannya di pasar. Pemerintah terburu nafsu mengambil kebijakan impor. Mengapa tidak sebaliknya, mengubah ketidak tertarikan petani kedelai karena harga jual yang rendah menjadi peluang perbaikan? Bukankah negara yang kuat dan mandiri juga disokong dengan ketahanan pangan yang kuat dan mandiri pula. Tentu disebabkan karena petaninya berdaya.
Kerugian impor yang paling kasar mata adalah ketergantungan, sehingga ketika pasokan impor dari Brazil, Argentina dan negara lain di wilayah negara bagian Amerika terganggu, salah satunya karena gagal panen, maka seketika pasokan dalam negeri terancam, stok kedelai menipis, produksi terhambat dan akan ada banyak kepala keluarga yang tidak bisa menafkahi keluarganya dengan baik. Berita buruknya, kualitas kedelai Indonesia tak sebagus hasil panenan luar negeri, kedelai lokal menghasilkan tempe atau tahu yang berkualitas buruk pula.
Sungguh dampak yang mengerikan, padahal Indonesia adalah negara agraris, apakah itu hanya tercetak di buku-buku sekolah anak-anak kita? Sebab tak ada tanda-tanda kedua menteri di atas akan mengembalikan pada keadaan di saat negeri ini mendapat julukan tersebut. Lebih menyedihkan ternyata kambing hitam yang lain adalah karena lima miliar babi di Cina berganti menu, yang sebelumnya bukan kedelai.
Terlihat di layar kaca, berita beberapa pengusaha tahu dan tempe yang menyandarkan alat untuk menata tempe karena hari itu tak ada produksi. Bahan baku kurang, sedang biaya produksi tinggi tak sebanding dengan harga jualnya. Padahal tempe tahu adalah makanan favorit rakyat. Murah meriah, tak disangka cerita dibelakangnya mengandung bawang alias kesedihan. Susahnya berusaha dan berbisnis di negeri ini. Sedang janji pemerintah untuk swasembada kedelai nyatanya hingga hari ini tidak bisa dipenuhi dengan alasan refocusing anggaran utk penanganan Covid.
Sekali lagi, perkataan para pembantu presiden di atas hanya menegaskan tiadanya keseriusan pemerintah untuk program kemandirian pangan. Kebijakannya terkesan setengah hati. Lantas, bagaimana kita masih berharap kepada sistem ini untuk bisa mewujudkan kesejahteraan? Lantas bagaimana dengan Islam? Sebagai agama yang sempurna, Islam juga memiliki seperangkat aturan guna mengatasi kelangkaan barang dan jasa, berikut jika harganya melonjak sehingga masyarakat susah mendapatkannya.
Pertama dengan tidak mematok harga, haram hukumnya negara menetapkan harga kedelai di pasar, karena itu bergantung pada penjual dan pembeli. Jika memang ada lonjakan harga maka negara mensubsidi silang kedelai dari wilayah yang surplus kemudian menjualnya kepada rakyat dengan harga murah sehingga otomatis harga akan kembali stabil
Kedua, melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Dengan mengerahkan segala upaya baik riset, pengembangan budidaya bibit unggul, pendidikan di PT dan pendampingan petani dari awal hingga akhir, termasuk menggunakan wasilah pemberian negara, baik modal maupun ketrampilan. Dimana semua dibiayai negara melalui Baitul mal.
Ketiga, tidak mengadakan kerjasama dengan negara yang memerangi Islam, sebab bisa jadi hal itu menjadi wasilah penguasaan dan penjajahan gaya baru. Melemahkan negara dan memperkuat musuh. Hubungan perang saja yang boleh dijalin, bukan lainnya.
Keempat, menguatkan akidah dan tsaqofah masyarakat untuk senantiasa berharap kepada Allah, memaksimalkan iktiar dan mengoreksi penguasa jika ada kebijakan yang salah. Wallahu a' lam bish showab.
Tags
Opini
