Oleh: Kurniawati, S.Pd.
Rencana Presiden Joko widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota ke Kalimantan mendapat tanggapan kritis dari kalangan akademisi, salah satu diantaranya adalah Prof. Dafid Henley dari Leiden University yang fokus pada studi konteporer tentang Indonesia mengatakan,"Pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan belum perlu. Sebab memindahkan ibu kota justru berpotensi melepaskan elite politik dari realitas sosial masyarakatnya".(cmbc.com)
Meski kritik pedas bertubi disampaikan, nampaknya Presiden Jokowi sudah bertekat bulat, ibu kota harus dipindahkan. Dan pilihannya, jatuh kepada wilayah Kabupaten Penajan Paser Utara dan sebagian wilayah Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota baru ini akan membutuhkan biaya sebesar Rp. 466 triliun atau US$ 33 miliar. Pertanyaannya, dari mana saja sumber dananya?
Faktanya, situasi keuangan negara hari ini sedang melemah. APBN selalu tekor, utang luar negeri terus menumpuk, sampai demi alasan menutup devisit anggaran, negara berkali-kali mengeluarkan kebijakan membuat hidup rakyat semakin kesulitan. Lihat saja iuran BPJS dipastikan naik dua kali lipat. Disusul rencana pengurangan kembali subsidi listrik dan LPG yang berdampak kenaikan harga-harga kebutuhan.
Rencana pemindahan ibu kota bukanlah sebuah solusi melainkan ada kepentingan politik dalam menjalankan proses
Kapitalis dan Liberalisasi ekononi yang lebih masif. Kapitalisme adalah sistem ekonomi dimana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh swasta asing dan pemilik modal dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dalam ekonomi pasar. Salah satu buktinya adalah proyek OBOR (One Belt One Road).
Indonesia dan Cina telah menandatangani 23 kesepakatan kerja sama untuk sejumlah proyek dibawah kekuasaan dan kebijakan Cina yang dikenal sebagai One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI). Dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dilangsungkan pada tanggal 25-27 April di Beijing Cina. Lima dari 23 proyek tersebut adalah proyek PLTA Kayan ($1,5 miliar), investasi pengolahan limbah ($3 miliar ), PLTA Salo Pebatua ($ 560 juta), pengembangan Kawasan Ekononimi Khusus (KEK) seluas 31.000 Ha ($ 9 miliar) dan proyek industri perikanan terintegrasi di pulau Seram, Maluku ($150 juta). (Tirto.id)
Munculnya semua polemik terkait pemindahan ibu kota adalah suatu yang alami. Terlebih Indonesia mengadopsi sistem Kapitalis dan Neoliberal Cina. Semua kebijakan dan proyek pembangunan yang digagas oleh rezim ini memang sangat berpihak pada kepentingan para kapitalis Cina. Bahkan pemerintah Indonesia seakan memberi karpet merah pada Cina untuk lebih masif mengesploitasi sumber daya milik umat.
Sungguh kondisi miris ini tidak akan pernah terjadi seandainya sistem yang digunakan negara adalah sistem kepemimpinan Islam. Karena Islam menjadikan kepemimpinan negara sebagai pengurus sekaligus pelindung bagi rakyatnya. Negara juga haram membuat kebijakan yang merugikan rakyatnya. Bahkan melalui penerapan seluruh aturan Islam tidak ada celah bagi pihak manapun untuk menguasai aset-aset negara meski hanya sejengkal. Negara dalam Islam akan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mensejahterakan rakyatnya baik untuk kebutuhan dasar maupun kebutuhan publik dan menetapkan kebijakan bahwa seluruh sumber daya alam yang melimpah adalah untuk rakyat. Demikian pula sumber kekayaan berupa air, energi dan hutan tidak diperkenankan pihak manapun menguasainya dengan alasan apapun.
Hal ini akan terjadi dengan penerapan sistem ekonomi Islam, negara akan memiliki modal yang cukup untuk membangun infrastruktur tanpa harus bergantung kepada permodalan dan bantuan asing. Negara Islam wajib memastikan bahwa seluruh kebijakannya didedikasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dan ini akan dimungkinkan jika negara menerapkan sistem kepemimpinan Islam. Karena kepemimpinan ini akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Manakala mereka lalai dan berkhianat, maka mereka akan diancam dengan hukuman yang keras. Sebagaimana Rasul Saw. bersabda :
"Jabatan (kedudukan) pada permulaannya penyesalan, pada pertengahannya kesengsaraan (kekesalan hati) dan pada akhirnya azab pada hari kiamat (HR.Ath-Thabrani).
Wallahu a'lam bi ash-shawab.
