Oleh : Wa ode Asham H.,S.pd (Pemerhati Umat)
Demokrasi adalah sistem pemerintahan berdasarkan suara mayoritas. Selain pemilik kedaulatan, rakyat juga merupakan sumber kekuasaan. Rakyat berhak memilih kepala pemerintahan , baik kepala negara maupun kepala daerah, berdasarkan suara mayoritas. Karena pemerintahan demokrasi tidak berdasrkan agama tertentu, siapapun bisa menjadi kepala negara tanpa melihat agamanya, gender dan latar belakang yang lain. Kandidat beragama apapun bisa menjadi kepala negara, sekalipun berbeda dengan agama mayoritas warga negara, seperti mantan gubernur DKI Jakarta dan wali kota Solo.
Demikian pula soal pelaksanaan pemilunya, dalam sistem demokrasi membuka peluang bagi siapa saja untuk berkompetisi dan dengan cara apa saja yang tujuannya hanya satu yaitu, memperbanyak dukungan terhadap diri atau kelompoknya dengan menjatuhkan lawan politiknya. Ketika situasi makin memanas, ketakutan akan kalah dari pesaing hal ini seakan memberi motivasi bagi para kontestasi pemilu untuk semakin terpacuh menambang suara rakyat melalui beragam cara.
Tak terkecuali menggunakan cara – cara yang tak elok berupa politik kebohongan, saling melempar tuduhan antar calon, makin banyak kebohongan yang ditampilkan secara telanjang. Konsultan politik, tim sukses dan juru bicara masing – masing calon terus bekerja untuk mencapai targetnya, mendapat kredit bagi pihaknya dan mendiskredis pihak lawannya. Media yang dikuasai kedua bela pihak membuat masyrakat tidak bisa membedakan mana berita karena berbasis fakta dan mana yang hoax karena hanya asumsi, fitnah bahkan ilusi.
Eskalasi politik bahkan terasa kian brutal. Masing – masing kubu mengeluarkan berbagai jurus jitu sebagai ikhtiar memenangi kontestasi, tak peduli halal haram. Saling serang, saling hujat, saling fitnah dan saling menjatuhkan Bahkan rezim hari ini tidak sungkan -sungkan memproduksi narasi kedustaan untuk memenjara dan memberangus pihak lawan. Seolah- olah strategi politik ini absah saja di lakukan. Dan semua tak lain demi meraih dan melanggengkan kekuasaan.
Kebohongan lain adalah janji – janji di masa kampanye yang tidak di wujudkan. Rakyat makin bingung dan tidak mendapatkan hak politiknya secara utuh. Rakyat semestinya mendapatkan informasi benar sehingga bisa berfikir benar dan selanjutnya bertindak benar. Sesunggunya politik berbohong juga terjadi di hampir semua negara yang politikya sekuler. Trum di AS memenangkan kontestasi presiden melalui banyak kebohongan yang dibuatnya
.
Dalam sistem politik demokrasi, semua kekacauan ini memang sangat di niscayakan. Ini di karenakan, demokrasi tegak di atas sekularisme liberalisme yang menafikan peran agama sekaligus mempertuhankan kebebasan. Jargon vox populi vox dei (suara rakyat suara tuhan) yang menjadi ruh ide demokrasi menunjukan bahwa halal haram tak ada tempat dalam pengaturan kehidupan. Semua serba profan, tak punya visi keakhiratan. Wajarlah paradigma seperti ini justru menjauhkan politik dari fungsi hakikinya. Yakni sebuah sistem atau mekanisme pengurusan dan perlindungan umat agar dengan politik itu mereka mampu meraih kesejateraan dan kebahagiaan hidup.
Dengan sistem politik demokrasi, kekuasan dan kepemimpinan terbuka lebar buat para kriminal, pelaku kemaksiatan bahkan para penganut kekufuran asalkan mereka punya banyak uang atau di dukung oleh para pemilik modal. Wajar jika akhirnya kebijakan – kebijakan yang di lahirkan tak sedikit yang jauh dari nilai – nilai kebenaran, menumbuh suburkan perilaku koruptif, liberal, memiskinkan bahkan memberi karpet merah terhadap penjajah dan investasi asing.
Sebaliknya dalam Islam politik merupakan bagian dari ibadah, ketaatan yang di tuntut kebenaran (syariat ) mulai dari tujuan hingga caranya. Ridhla Ilahi dan terwujudnya kepentingan publik akan menjadi orientasinya. Kebenaran menjadi pijakannya. Islam memandang aktivitas politik itu mulia dan agung karena politik tak hanya berdimensi keduniawian tapi juga ukhrawiah.
Dengan politik, negara dan penguasanya mengurus dan melindungi umat atau rakyat hingga mereka bisa merasakan kebahagian hidup sekaligus bisa memfungsikan dirinya sesuai dengan tujuan penciptaan. Yakni sebagai khalifah dimuka bumi. Bukan sebagai pembuat kerusakan. Itulah sebabnya peradaban yang dibangun oleh politik demokrasi saat ini tidak mampu menyaingi peradaban yang pernah berhasil di bangun oleh sistem politik Islam.
Sejak umat mengadopsi sistem demokrasi, umat justru kehilangan martabatnya sebagai khairu ummah. Sebuah martabat yang justru belasan abad sebelumnya, saat umat diurus dengan sistem politik Islam, terus tersemat dan melekat sebagai jati diri hakiki umat Islam.
Wallahu A’lam Bish’awab
