Oleh: Fardaniyah, S.T
Resmi sudah dua pasangan calon capres dan cawapres mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres tahun 2019 ke KPU. Dua pasangan yang akan maju dalam kontestasi politik terbesar di Indonesia tersebut adalah Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo - Sandiaga Uno. Dua pasangan tersebut adalah jagoan bagi masing-masing kubu partai politik pendukungnya. Jokowi - Ma'ruf didukung oleh PDIP, Nasdem, PPP, Golkar dan partai pendukungnya. Sementara Prabowo - Sandi diusung oleh PAN, PKS, Demokrat.
Tak dipungkiri kedua kubu yang berseberangan tersebut mencari-cari pasangan yang pas agar bisa memenangkan pemilu. Mengocok-ngocok siapa yang bisa menggaet simpati dari masyarakat Indonesia. Bahkan sudah bukan menjadi rahasia lagi, lobi-lobi politik, tawar-menawar kepentingan kerap kali terjadi. Siapa yang mau menerima "deal-deal atau prasyarat" yang diajukan kelompoknya, maka pasangan itulah yang akan diterima. Isu "mahar politik" pun semakin santer bergulir. Ibarat dagang sapi, siapa yang bisa menawar lebih tinggi itulah pembelinya. Maka dari itu, politik semacam ini dikenal dengan istilah politik dagang sapi.
Mereka tidak lagi berpikir tentang kepentingan atau kebaikan masyarakat. Yang ada adalah kepentingan kelompoknya. Bahkan, kelompok tersebut bukanlah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang loyal berjuang, sekaligus tidak lagi (sedikit) memiliki idealisme terhadap visi dan misi kelompok. Yang ada adalah orang-orang yang siap bekerja karena "uang". Kaderisasi partai pun dilakukan dengan cara asal comot. Makanya bongkar- pasang anggota atau partai pendukung sering kali terjadi. Ibarat puzzle, yang cocok dipasang, yang tidak cocok dibuang. Suatu waktu partai "A" menjadi anggota koalisi suatu kelompok, di waktu yang lain menjadi pendukung kelompok berbeda. Hari ini menjadi "teman" bagi suatu kelompok, esok hari bisa menjadi "musuh" bagi kelompok tersebut. Tidak ada lawan dan kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Itulah politik ala fakta Demokrasi.
Bagaimana dengan rakyat? Rakyat sekedar menjadi tumbal kepentingan mereka. Tak ayal, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini menjadi rebutan. Suara umat Islam diperhitungkan sesaat menjelang pemilu saja. Setelah pemilu? Suara mereka dicampakkan. Apa buktinya? Kriminalisasi rezim terhadap ulama dan ajaran Islam pun kerap dilakukan. Ide untuk mensertifikasi khotib masjid pernah dimunculkan. Ada yang menyatakan, jangan mempolitisasi Islam. Ketika ada kelompok yang menyuarakan "haram pemimpin kafir" disebut sebagai kelompok radikal yang pantas untuk diberangus. Keluarnya PERPU Ormas pun dianggap untuk membatasi ruang gerak ormas Islam yang dianggap berlawanan dengan kepentingan rezim. Bahkan viral pernyataan ketua umum partai pengusung calon incomben - memilih pemimpin pemerintahan bukan memilih pemimpin agama- menjelang PILKADA Jakarta menunjukkan sinisnya pada agama. Tetapi ketika menjelang PILPRES, dan santernya hastag #2019GantiPresiden yang dianggap dimunculkan dari kalangan Islam atau bisa dibilang dari lawan politiknya, mereka malah mengangkat cawapres yang berlabel ulama. Hal ini menunjukkan bahwa agama atau ulama hanya digunakan sebagai pendorong mobil mogok.
Tak dipungkiri demokrasi faktanya telah menjadikan politik menjadi sesuatu yang kotor. Pelaksanaan demokrasi yang ada menjadikan kepentingan uang menjadi segalanya. Berbeda dengan Islam. Islam adalah ideologi yang memiliki seperangkat aturan yang bersumber dari Pemilik Alam Semesta yakni Allah SWT. Tak ketinggalan, politik pun juga diatur oleh Islam. Politik dalam Islam sejatinya adalah mengatur urusan umat, baik dalam atau luar negeri.
Memilih pemimpin adalah bagian dari aktivitas politik. Pemimpin yang baik dan amanah akan bertanggung jawab terhadap seluruh persoalan rakyatnya. Dia akan mencintai rakyatnya, begitu pula rakyat akan mencintai pemimpinnya. Dia akan takut jika tidak mengurusi rakyatnya dengan amal yang terbaik. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemimpin seperti itulah yang akan mendapat naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yakni di yaumil akhir.
Dalam Islam, penguasa atau pemimpin akan dipilih berdasarkan kriteria. Kriterianya adalah muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil (tidak fasik), merdeka dan mampu melaksanakan amanah (kafa'ah = kapabilitas). Syaikh Abdul Qadir Zallum menambahkan kriteria kepemimpinan yaitu pertama, berkepribadian kuat (tidak bisa diintervensi suatu partai atau pihak asing). Kedua, bertaqwa.
Dengan kriteria tersebut, gambaran pemimpin adalah orang yang sangat kapabel dan profesional. Bukan pemimpin yang bersifat sebagai pelengkap atau bahkan pesanan kelompok tertentu. Apa jadinya kalau pemimpin diusung karena pesanan kelompok tertentu. Pastilah ketika dia benar-benar jadi pemimpin, hanya akan melindungi kelompok tertentu tersebut.
Pemimpin yang amanah dan bertaqwa hanya akan didapat dari sistem yang mendorong ketaqwaan. Sistem itu adalah sistem Islam yang menjadikan kepemimpinan sebagai amanah yang sangat berat konsekuensinya.
Wallahu a'lam bisshowab.
