Oleh : Sari Purnama
Anggota pengajian qonitat kabupaten magetan.
Perhelatan akbar pembukaan Asian Games di Indonesia digelar dengan spektakuler dan megahnya. Dengan melibatkan ratusan personil dan penari berhasil memukau penonton, salah satunya adalah tari Saman dengan kostum yang bisa berganti ganti warna.
Tentu saja biaya yang dikeluarkan untuk menggelar perhelatan itu juga spektakuler. Fantastis jumlahnya, 685 miliar rupiah digelontorkan hanya untuk acara ceremonialnya saja. Bahkan untuk syuting film pendek durasi 30 detik yang aktor utamanya Presiden Jokowi dengan stuntman orang Thailand itu saja sudah menghabiskan 55 milyar. Hanya untuk mencitrakan sosok super hero tetapi akhirnya berbalik menjadi blunder.
Di lain kesempatan Presiden Jokowi mengumumkan tentang kenaikan gaji PNS tahun 2019 rata rata kenaikan sebesar 5 %. Menteri keuangan Sri Mulyanipun mengatakan bahwa pada tahun 2019 nanti PNS akan menerima THR dan gaji ke 13. Hal.ini merupakan kabar gembira bagi para abdi negara.
BURUKNYA KEPENGURUSAN NEGARA KEPADA RAKYAT
Ditengah uforia Asian Games dan pengumuman pemerintah tersebut bencana alam gempa bumi terus menerus mengguncang di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Akibat gempa tersebut cukup parah dampak kehancuranya. Korban jiwa, luka-luka , rumah hancur, fasilitas umum hancur cukup banyak.
Masyarakat korban gempa tinggal di tenda pengungsian yang tidak memadai. Banyak daerah korban gempa yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Mereka kekurangan makanan, pakaian, air bersih, tenda dan penanganan kesehatan. Bantuan yang datang dari berbagai daerah di Indonesiapun banyak yang sudah dikirimkan ke Lombok, bahkan pengiriman melalui Pos Indonesiapun dibuka gratis untuk korban bencana Lombok. Tetapi ternyata pengiriman bantuan itu banyak yang tidak sampai ke posko atau alamat yang dituju. Bantuan itu menumpuk tidak segera disalurkan kepada para korban bencana , entah apa maksudnya.
Walaupun begitu pemerintah mengklaim sudah all out memberikan bantuan, padahal kenyataan di lapangan masyarakat korban gempa masih sangat kekurangan bantuan makanan minuman, pakaian, air bersih, kesehatan dll. Bahkan saking jengkelnya beberapa masyakarat memblokade akses jalan menuju wilayah bencana karena bantuan pemerintah tidak kunjung datang.
Melihat jumlah korban dan dampak kerusakan yang cukup parah setelah berkali kali diguncang gempa, pemerintah tidak juga menaikkan status bencana itu menjadi bencana nasional. Pemerintah khawatir apabila statusnya dinaikkan menjadi bencana nasional maka para turis akan lari, dan akan mempengaruhi kunjungan turis asing dan wisatawan ke Lombok dan Bali . Hal ini akan merugikan dengan berkurangnya pemasukan dari sektor pariwisata.
Dengan kalkulasi untung rugi pemerintah lebih mementingkan citra di mata internasional daripada mendengar jeritan korban bencana meminta bantuan kepada penguasa negeri ini.
Hal ini memperlihatkan bahwa penguasa telah gagal meriayah/ mengurusi rakyatnya. Bahkan yang menyangkut nyawa manusiapun penguasa masih menghitung untung ruginya dan lebih mementingkan citra di mata dunia daripada bekerja keras membantu kebutuhan rakyatnya. Sungguh suatu pemerintahan yang sangat buruk dam menangani dan membuat kebijakan untuk rakyatnya sendiri.
KEPEMIMPINAN ISLAM
Didalam Islam pemimpin negara itu adah sebagai junnah atau perisai unthk melindungi rakyatnya dari musuh, tekanan dan segala sesuatu yanng mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya.
Didalam Islam pemimpin negara mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mengurusi semua urusan umat. Tidak hanya di hadapan manusia tetapi akan ada pertanggungjawabannya kelak dihadapan Allah SWT.
Seorang pemimpin negara akan memiliki skala prioritas dalam mengatasi dan menyelesaikan bencana daripada pencitraan nama baik di mata dunia, sehingga seorang pemimpin negara akan sangat berhati hati dan amanah dalam bertindak dan membuat kebijakan karena semua dilakukan dengan dasar keimanan kepada Allah SWT dengan merujuk kepada Al Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan umat dan negara. Hanya dengan kepemimpinan Islam negara akan bisa mengurusi urusan secara paripurna. Wallahu'alam bishawab
