Oleh; Arini
Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap menampung ribuan warga Gaza, Palestina yang menjadi korban kekejaman militer Israel. Prabowo akan mengirim pesawat untuk menjemput mereka.
"Saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk lebih aktif berperan mendukung penyelesaian konflik di Gaza," ujar Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur menjelang terbang ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk melawat ke sejumlah negara Timur Tengah.
Beritasatu.com.(9/4/2025).
“Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun boleh. Pemerintah Palestina dan pihak-pihak terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama.”
Demikian pernyataan Presiden Prabowo yang disampaikan pada 9 April 2025 lalu. Pengumuman Presiden ini menarik untuk dicermati karena disampaikan di tengah suasana ketar ketir pemerintah akibat pemberlakuan tarif impor 32% oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.
Disinyalir, rencana Prabowo tersebut merupakan upaya appeasement (peredaan) demi membujuk Trump agar mau mengurangi besaran tarif yang diperkirakan akan mengguncang perekonomian dalam negeri. Jika sinyalemen ini benar, tentu sangat disayangkan, karena hal tersebut dikhawatirkan justru akan mendukung ambisi Trump beserta pihak Zion*s yang ingin menguasai Gaza secara penuh dan mengusir warganya dari sana.
Tekanan Terselubung
Presiden Trump memang tampak sangat berambisi untuk mengambil alih Gaza demi memuluskan apa yang ia sebut Proyek Riviera Timur Tengah. Salah satu strateginya adalah memasukkan diktum soal rencana merekonstruksi total Gaza dalam perjanjian gencatan senjata antara Zion*s dan Ham*s yang ia inisiasi pada Januari 2025.
Atas nama rekonstruksi itulah, ia melontarkan narasi soal pentingnya mengosongkan Gaza yang dikenal sebagai The Trump Peace Plan. Ia berdalih wilayah tersebut sudah tidak layak lagi menjadi hunian bagi warganya. Ia bahkan berupaya melobi negara-negara Arab sekutunya, seperti Mesir, Yordania, Turki, dll. Agar mau menjadi tempat relokasi warga Gaza. Hanya saja, sejauh ini negara-negara tersebut menolak keinginan Trump dengan berbagai alasan.
Bahkan bukan hanya negara-negara Arab, sejak Januari 2025, berbagai media asing (salah satunya situs Zman Israel) memberitakan, pihak AS dan Zion*s terus melakukan kontak-kontak rahasia dengan berbagai negara Afrika agar mereka mau menerima ribuan imigran dari Gaza. Media-media tersebut juga menyatakan bahwa Indonesia tidak luput dari perhatian Amerika. Negeri muslim terbesar ini bahkan disebut telah masuk dalam daftar negara yang akan menjadi destinasi relokasi warga Gaza.
Media-media tersebut juga melansir bahwa telah terjadi kesepakatan rahasia antara AS dan Zion*s dengan pihak Indonesia soal rencana relokasi warga Gaza. Disebutkan bahwa ada 100 warga Gaza yang siap masuk ke Indonesia untuk bekerja di bidang konstruksi sebagai bagian dari proyek percontohan untuk memuluskan rencana relokasi ribuan warga Gaza pada tahap berikutnya atas nama migrasi sukarela.
The Times of Israel (26-4-2025) melaporkan, jika program percontohan ini berhasil, ribuan warga Gaza akan terdorong untuk secara sukarela pindah ke Indonesia untuk bekerja. Mereka juga disebut-sebut berpotensi memutuskan untuk menetap secara permanen di Indonesia.
Sikap yang Seharusnya
Sebagai negeri muslim terbesar di dunia, peran politik Indonesia tentu sangat diharapkan dalam menyelesaikan berbagai problem dunia, termasuk krisis Palestina khususnya genosida Gaza. Sayangnya, alih-alih menggunakan potensinya yang luar biasa untuk merebut kepemimpinan global dan memaksa Zion*s hengkang dari bumi Palestina, kebijakan politik luar negeri Indonesia selama ini justru cenderung disetir oleh negara adidaya, khususnya Amerika.
Lantas apa sebutan yang pantas, jika hal seperti itu tidak boleh disebut persekongkolan? Bagaimana bisa proyek pembantaian manusia—dengan status mereka sebagai sesama muslim—dapat berlangsung hingga 18 bulan, sedangkan mereka tidak melakukan apa-apa? Bagaimana bisa mereka diam saja, padahal komando jutaan tentara dan alutsista ada pada tangan dan mulut mereka? Di mana akal dan nurani mereka, jeritan anak-anak dan perempuan Gaza lewat di hadapan mata dan telinga mereka?
Bagaimana bisa proyek pembantaian manusia—dengan status mereka sebagai sesama muslim—dapat berlangsung hingga 18 bulan, sedangkan mereka tidak melakukan apa-apa? Bagaimana bisa mereka diam saja, padahal komando jutaan tentara dan alutsista ada pada tangan dan mulut mereka? Di mana akal dan nurani mereka, jeritan anak-anak dan perempuan Gaza lewat di hadapan mata dan telinga mereka?
Sungguh, paham batil sekularisme dan kapitalisme serta nasionalisme yang telah lama bercokol di negeri-negeri Islam, telah berhasil menghapus ikatan persaudaraan hakiki atas dasar iman. Alih-alih mengomando dan memimpin jihad melawan musuh-musuh aktifnya, para penguasa muslim, justru rela menjadi penjaga sistem negara bangsa yang dahulu dibuat para penjajah untuk melemahkan kekuatan umat sekaligus melanggengkan hegemoni negara adidaya atas mereka. Pertanyaannya, sampai kapan?
Umat semestinya paham, merekalah pemilik hakiki kekuasaan. Tanpa sokongan umat, para penguasa di negeri-negeri Islam tidak akan pernah memiliki legitimasi atas jabatan kekuasaannya. Itulah sebabnya kita melihat mereka mencari jalan pintas dengan mencari dukungan dari kekuatan negara adidaya. Mereka bahkan rela menjadi penjaga setia bagi kepentingan tuannya, meski pada saat yang sama mereka rela mengkhianati dan bersikap otoriter terhadap rakyatnya.
Mereka pun tampaknya lupa, sikap seperti ini adalah perbuatan dosa tidak terkira. Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidaklah mati seorang hamba yang Allah minta untuk mengurus rakyat, sedangkan dia dalam keadaan menipu (mengkhianati) rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Butuh Parpol Ideologi Islam
Tentu saja perjuangan menegakkan institusi Khilafah bukan perjuangan mudah. Prasyaratnya adalah munculnya kesadaran yang benar di tengah umat tentang hakikat Islam sebagai ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan, sekaligus ideologi yang menjadi versus bagi kapitalisme—yang diemban oleh negara adidaya—hingga nantinya menjadi ideologi global.
Umat juga harus dipahamkan bahwa seluruh krisis yang terjadi di dunia, khususnya dunia Islam, termasuk penjajahan Zion*s di Palestina, adalah akibat bercokolnya ideologi kapitalisme yang diemban negara Barat, Amerika, dan sekutunya. Mereka berkehendak melemahkan kepemimpinan umat Islam dengan menciptakan krisis berkepanjangan di negeri-negeri Islam, memecah kekuatan mereka, merebut kekayaan mereka, serta mengangkangi kedaulatan mereka.
Semua derita ini bisa menimpa umat setelah mereka berhasil menumbangkan institusi penerap hukum Islam sekaligus pemersatu umat, yakni institusi politik Khilafah pada 28 Rajab 1342 H, bertepatan dengan 3 Maret 1924. Padahal, Khilafah inilah yang ditakuti lawan dan selama belasan abad telah memimpin umat dengan syariat Islam hingga berhasil meraih puncak kejayaannya sebagai negara pertama dan adidaya.
Oleh karenanya, urgensi mengembalikan Khilafah yang akan menegakkan syariat secara kaffah tidak bisa lagi ditunda-tunda. Dalam hal ini dibutuhkan peran partai politik ideologis yang concern berjuang dengan ikhlas di tengah umat. Parpol ini akan fokus dalam dakwah untuk menancapkan pemikiran-pemikiran Islam dan memimpin umat berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut untuk menapaki jalan perubahan ke arah terwujudnya sistem Islam.
Parpol Islam ideologis ini juga akan bekerja secara masif dan terstruktur di berbagai wilayah yang ada umat Islam demi mengonsolidasi kesadaran dan kekuatan mereka demi satu tujuan. Kader-kadernya akan bergerak sesuai dengan yang Rasulullah saw. contohkan sebelum tegaknya Daulah Islam, yakni fokus mendakwahkan pemikiran-pemikiran Islam tanpa kekerasan.
Saat ini, kerinduan akan kembalinya Khilafah sudah mulai membuncah di tengah umat. Segala yang terjadi di Palestina telah membuka mata umat bahwa tidak ada harapan, kecuali pada Islam. Salah satu buktinya adalah munculnya aksi-aksi bela Palestina yang mulai fokus menyerukan solusi Khilafah dan jihad fi sabilillah. Juga seruan-seruan dakwah lainnya yang menyerukan Islam sebagai solusi seluruh problem kehidupan.
Kedatangan kembali Khilafah memang sudah janji Allah sekaligus bisyarah (kabar gembira) dari Rasul-Nya. Namun, memperjuangkannya merupakan wilayah ikhtiar yang mesti kita pilih sebagai manifestasi iman. Tentu jalan ini bukan jalan yang mudah, tetapi Allah Swt. telah menyiapkan pahala berlimpah dan balasan berupa surga bagi mereka yang ikhlas dan sungguh-sungguh menapaki jalan yang telah dicontohkan baginda Rasulullah ﷺ. Wallahu a'lam bisshawab.
Tags
Opini
