Pernyataan Presiden Prabowo terkait kekagumannya terhadap kesultanan Utsmaniyah dikenal sebagai imperium yang multietnis yang toleransi terhadap semua agama dan suku, patut diapresiasi.
Bahkan tak hanya itu, ada yang menarik perhatian dari Prabowo, Ottoman memiliki akademi gubernur dan salah satu pelajaran berharga di akademi tersebut adalah "tak ada negara tanpa tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang". Kemudian dia mengutip "tidak ada uang tanpa kemakmuran, dan tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera". Paparnya di Kupang, NTT (4/12/2024).
Apa yang dikatakan beliau, benar adanya. Sejarah telah mencatat masa keemasan di zaman itu. Di mana selama 800 tahun, Yahudi menikmati zaman keemasan di wilayah Andalusia di bawah pemerintahan Islam.
Fakta ini, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sangat banyak Sejarahwan dan ilmuwan dunia yang menuliskan aspek toleransi dalam kebijakan Khilafah. Seperti, Karen Armstrong dalam bukunya, Al History of Jerusalem mencatat "Under Islam, the Jews had enjoyed a golden age in al-Andalus (Orang-orang Yahudi itu menikmati masa keemasannya di bawah Islam di Andalusia)."
T.W. Arnold, seorang orientalis Inggris telah menulis tentang kebijakan Khilafah Utsmaniyah terhadap warganya yang nonmuslim "The treatment of their Christian subjects by the Ottoman emperors-at least for two centuries after their conquest of Greece-exhibits a toleration such as was at that time quite unknown in the rest of Europe (Perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintah Khilafah Turki Utsmani-selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani-telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa)."
Ia pun mencatat, keadilan Khilafah Islamiyah pada saat itu membuat warga Kristen penduduk Syam, lebih memilih hidup di bawah kekuasaan Khilafah dibandingkan di bawah Kaisar Romawi. Padahal, Kaisar Romawi beragama Kristen.
Benar, sepanjang kepemimpinan Islam, tidak ditemukan kasus penindasan yang dilakukan muslim terhadap umat lain. Bahkan tidak ada pemaksaan umat lain, untuk memeluk Islam. Umat nonmuslim tetap melaksanakan aktivitas ibadah menurut agama mereka, termasuk tempat ibadahnya dilindungi.
Buktinya, banyak gereja masih utuh baik di Mesir, Syria, Irak, dan di berbagi tempat lainnya. Karena Islam mengakui keberagaman suku, bahasa, dan agama. Sebab itu, keberagaman harus diatur dan ada jaminan negara. Tujuannya agar pemeluk agama bisa tenang menjalankan ibadah dan hidup rukun. Tentu kerukunan atau toleransi antaragama, tidak kita temukan hari ini.
Kebebasan berkeyakinan yang merupakan nilai demokrasi nyatanya hanya isapan jempol belaka. Tak sedikit umat Islam dibatasi, bahkan dilarang menjalankan ajaran agamanya baik di negeri yang mayoritas muslim, maupun di negara Barat.
Demokrasi menjadi biang kebencian umat lain terhadap muslim dipelihara, contohnya muslim di India disiksa, dibunuh, dan perlakuan kejam lainnya. Demikian juga muslim di Myanmar, Amerika, Prancis, Palestina, dan sebagainya kondisinya tidak jauh berbeda.
Lalu, di mana demokrasi yang selama ini diagungkan sebagai sistem terbaik? Jangankan toleransi, hak hidup saja tidak mampu diwujudkan!
Tak hanya itu, ajaran Khilafah pun menjadi objek kriminalisasi dengan menyebutnya sebagai ideologi yang membahayakan negara dan masyarakat.
Padahal, semua kebaikan yang disebutkan oleh Presiden Prabowo akan ada, ketika Khilafah tegak sebagai institusi yang mengatur seluruh aspek kehidupan.
Bagaimana mungkin, kita mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat, jika ajaran mulia Khilafah dan jihad, justru musuh utama negara ini!
Saatnya umat Islam bangkit dan bergerak memperjuangkan syariat Islam dalam naungan Khilafah sebagai solusi atas problem yang dihadapi negeri ini.
Nining Sarimanah
Bandung
Tags
Opini
