Oleh: Desta Humairah, S.Pd
Retreat Kabinet Merah Putih era Prabowo menjadi perbincangan hangat. Retreat diadakan untuk membenahi progress kinerja di era kabinet Prabowo. Seperti yang dikatakan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyebut retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, semakin memperjelas orientasi pemerintahan Prabowo-Gibran. "Acara ini keren banget. Sangat menyenangkan dan menggembirakan. Pertama, saya merasa retreat ini menambah kejelasan visi, misi dan tujuan serta orientasi pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo," ujar Raja Juli Antoni, seperti dikutip dari Antara, Minggu (27/10).
Selain itu, retreat juga digunakan sebagai shock terapi sebelum menjalankan mandat dari presiden terpilih. Karena hal ini tidak lepas dari latar belakang seorang Prabowo, yang merupakan mantan Jenderal. Pengamat Politik Ujang Komaruddin menilai agenda retreat digelar tidak terlepas dari latar belakang Prabowo sebagai pensiunan Jenderal TNI. Ia menyebut latar belakang militer Prabowo membuat dirinya ingin para jajaran menteri setia dan tegak lurus atas segala tugas dan perintah yang diberikan. "Ya agar ke depan bahwa menteri-menteri itu loyal kepada Presiden bukan kepada partainya atau kepada kepentingan oligarki dan lain sebagainya," kata Ujang kepada CNN Indonesia.com, Rabu (23/10) malam.
Retreat pejabat untuk apa?
Berdasarkan pernyataan tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa semua pejabat yang mengikuti retreat memiliki jalan lurus untuk menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat lewat sebuah kinerja. Seperti harapan Pak Prabowo sendiri, bahwa para Menteri dan jajarannya harus mampu memenuhi rakyat serta melayani dengan prima. Hal ini belum bisa di buktikan, lantaran kabinet baru berjalan. Di samping itu, berkaca pada kabinet sebelumnya, belum ada yang mampu memenuhi hak rakyat hingga melayani rakyat sepenuh hati. Maka kali ini rakyat butuh kepastian yang haq. Rakyat tidak butuh janji, tetapi butuh aksi nyata untuk perubahan yang harmonis.
Perubahan akan dapat ditunjang dengan keaktifan anggota kabinet mengkaji dan menyolusi permasalahan dengan apik. Karena Indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatunya di atur dalam Undang-Undang yang berlaku. Maka, pemangku kebijakan harus bertindak adil untuk menyikapi permasalahan bernegara.
Tetapi kembali lagi pada aturan yang dibuat manusia dan untuk manusia maka akan mudah di langgar oleh pembuat dan pelaksana aturan itu sendiri. Dikarenakan sistem yang dianut adalah sistem sekuler demokrasi kapitalisme. Sepanjang sejarah aturan sistem sekuler demokrasi kapitalisme, keadilan dan kesejahteraan tidak akan pernah terwujud. Karena aturan dan kebijakan yang ditetapkan berasal dari manusia yang akan ditumpangi oleh kepentingan serta hanya segelintir rakyatlah yang merasakan teriayah atau bahkan semua rakyat tidak merasakan riayah dari para elit pejabat.
Retreat pejabat hingga tukar guling jabatan
Seperti halnya Kabinet Merah Putih dibentuk berdasarkan bagi-bagi kue kekuasaan yang jelas bukan berdasarkan integritas dan profesionalitas. Faktanya terdapat tukar guling jabatan partai golkar dengan gerindra. Hal ini bukan omong kosong belaka, disampaikan oleh Bahlil Lahadalia dalam sambutannya di acara Tasyakuran HUT ke-60 Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (21/10/2024), beliau bercerita, partai berlogo pohon beringin itu tukar guling jabatan dengan Partai Gerindra.
Kesepakatannya, kader-kader Partai Golkar mengisi 8 kursi menteri dan 3 kursi wakil menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Sebagai gantinya, Partai Gerindra dapat mendudukkan kadernya di posisi Ketua MPR RI. Saat ini, Ketua MPR RI, adalah Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Sebelumnya, jabatan ini dipegang oleh kader Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, di kutip dari( tirto.id).
Jelas sekali bahwa pejabat hanya ingin memperkaya perut pribadi, tidak memikirkan rakyat. Seharusnya tidak terjadi tukar guling jabatan yang menyebabkan kisruh dan terkesan membodohi publik. Tetapi kembali lagi, kita hidup di sistem demokrasi kapitalisme. Dimana pemegang kekuasaan adalah orang yang memiliki jabatan tinggi dan memiliki banyak uang untuk berbuat banyak hal. Sistem yang dianut ini adalah sistem batil. Tidak menguntungkan rakyat maupun negara. Hanya menguntungkan pejabat pribadi. Sehingga tidak salah jika rakyat menilai banyak pejabat yang gila jabatan. Salah satunya karena kasus tukar guling jabatan dalam kabinet merah putih.
Islam menawarkan obat tanpa dosis untuk kesejahteraan umat
Jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka tujuan utama dari presiden Prabowo mengadakan retreat dengan para menteri tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal untuk kinerja kedepan. Karena permasalahan utama terdapat pada sistem yang digunakan. Jika sistem batil yang digunakan maka tetap akan membuahkan hal yang mudhorot. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka penerapan ideologi Islam adalah salah satu solusinya. Karena Islam adalah sumber solusi permasalahan kehidupan. Baik untuk orang muslim sendiri maupun nonmuslim.
Islam sebagai Ideologi memandang penjabat sebagai pembantu pelaksana tugas khalifah, yang dipilih langsung oleh khalifah dengan integritas (syakhsiyah Islam) dan profesionalitas. Diamana khalifah tidak main-main dalam memilih pejabat untuk mendampinginya dalam berjihad di jalan Allah dan meriayah umat. Pejabat yang direkrut memiliki kapabilitas dan jauh dari konflik kepentingan. Mereka yang terpilih adalah orang-orang yang bersih jiwa, batin, dan raganya. Karena semata-mata hanya mencari keridhoan Allah SWT.
Karenanya dalam sistem islam, aturan yang diterapkan adalah aturan Allah yang sudah pasti dan mengikat semua pihak, baik pejabat, aparat maupun rakyat. Penerapan aturan Allah akan menjadikan kehidupan sejahtera dan terwujud rahmatan lil'alamin. Wallahu’alam bish-shawab.
Tags
Opini
