Oleh : Ummu Hilal el-Rumi
Pelantikan Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) sebanyak 26 orang tanggal 2 Oktober silam menyedot perhatian publik. Bagaimana tidak?, dengan gaji yang sangat fantastis dan bekerja sebagai penasihat dan memberikan masukan terhadap penguasa, mereka mendapatkan gaji sebesar 76,5 juta/ bulan ditambah fasilitas lain setara menteri yang diambil pengeluaran dananya dari APBN, yang notabene salah satu pemasukan yang paling besar bagi APBN adalah pajak dari rakyat.
Para anggota Wantimpres yang terpilih dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama & ulama, mantan menteri, pengamat politik, sampai pengusaha. Diantara para anggota Wantimpres yaitu: Quraisy Shihab, Hatta Rajasa, Sinta Nuriyah Wahid, Jusuf Hamka, M. Qodari, Rocky Gerung, dan lain-lain.
Yang menarik perhatian publik adalah pengamat politik yang vokal mengkritik pemerintah, yaitu Rocky Gerung yang masuk dalam daftar Wantimpres ini.
Sosoknya yang santai saat mengkritik kebijakan pemerintah seolah menjadi alarm bagi istana bahwa Rocky Gerung harus dirangkul dan dijadikan abdi negara supaya dapat membungkam kritikannya terhadap penguasa. Pun begitu apa yang dialami oleh M. Qodari sebelumnya. Mereka adalah pengamat politik yang vokal terhadap kinerja pemerintah dan cenderung menyudutkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi kini dihadapkan pada realitas mendapatkan fasilitas yang aman dan nyaman dari negara secara otomatis akan menghilangkan idealisme kritikan politik nya terhadap penguasa. Siapa yang tidak tergoda dengan kemilaunya dunia yang sudah ada di depan mata?
Coba bayangkan, jika dana milyaran rupiah ini dialihkan untuk dana pendidikan yang membutuhkan, akan terasa manfaatnya oleh para pendidik maupun siswa demi peningkatan kualitas SDM dan pendidikan di masa depan. Sayangnya, anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk keperluan urgensi dianggap tak penting bahkan nyaris tidak diprioritaskan.
Bukan hal mustahil jika dalam sistem kapitalis kedudukan jabatan lebih penting, butuhnya validasi demi mempertahankan kekuasaan jauh lebih utama daripada mengurusi rakyat yang berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan sekolah pun hari ini tidak dengan biaya yang sedikit. Pemborosan anggaran dianggap tak masalah jika kepentingan segelintir orang bisa terlaksana, padahal dibalik semua itu banyak rakyat tersakiti dan terzalimi.
Padahal dalam Islam jelas, negara seharusnya menjamin setiap kehidupan masyarakatnya agar tidak terbebani. Negara harus mampu megurusi rakyat dengan sungguh-sungguh. Memprioritaskan kepentingan masyarakat diatas kepentingan individu. Pun para pemimpin negeri berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara, anggaran negara, karena itu adalah amanah.
Amanah yang harus dijaga untuk kemaslahatan umat, bukan memberi pada segelintir orang untuk jabatan yang belum terlihat apakah benar-benar bisa menyejahterakan masyarakat di dalamnya.
Wallahu’alam Bishawwab
