Oleh: Mimin Aminah
Ibu Rumah Tangga, Ciparay Kabupaten Bandung.
Perubahan kondisi ekonomi mulai memengaruhi cara masyarakat memenuhi kebutuhan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu gejalanya terlihat dari fenomena downgrade lifestyle, yaitu penurunan standar gaya hidup demi menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan finansial. Di tengah kenaikan biaya hidup dan pendapatan yang cenderung stagnan, langkah ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan strategi bertahan menghadapi tekanan ekonomi.
Addin (29), seorang pegawai swasta di Jakarta, merasakan perubahan tersebut. Jika sebelumnya ia rutin membawa sepeda motor matiknya ke bengkel dua kali setahun untuk mengganti warna pelek, kini kebiasaan itu terpaksa dihentikan. Hobi modifikasi kendaraan yang biasa dilakukannya setiap tahun harus dikorbankan demi menjaga tabungan agar tidak terus terkuras.
Bahkan, pengeluaran untuk perawatan kendaraan pun meningkat. Biaya penggantian oli mesin yang sebelumnya sekitar Rp80.000 kini mencapai lebih dari Rp100.000, meskipun menggunakan merek dan spesifikasi pelumas yang sama.
Perubahan serupa terjadi dalam kebiasaan konsumsi harian. Kebiasaan membeli Americano seharga Rp18.000 per cangkir di minimarket modern saat beristirahat kini diganti dengan kopi keliling seharga Rp10.000 per gelas. Selisih harga yang terlihat sederhana menjadi pertimbangan ketika berbagai pengeluaran terus bertambah.
Pengalaman serupa dialami John (38), seorang karyawan di Jakarta. Sejak awal 2025, ia mulai secara sadar menurunkan standar gaya hidup untuk mengantisipasi peningkatan pengeluaran. Menurutnya, biaya kebutuhan pokok, transportasi, dan berbagai tagihan rutin terus merangkak naik, sementara pendapatan relatif stagnan. Akibatnya, pengeluaran nonpokok menjadi pos pertama yang harus dikurangi.
Downgrade Gaya Hidup dan Ancaman Pelemahan Ekonomi
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai penurunan gaya hidup sebagai bentuk penyesuaian pengeluaran yang rasional ketika pertumbuhan pendapatan tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup. Dalam kondisi demikian, masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok.
Namun, penyesuaian tersebut dapat membawa dampak yang lebih luas. Ketika masyarakat menunda pembelian barang tahan lama, mengurangi anggaran hiburan, dan memilih menyimpan uang sebagai cadangan, dunia usaha berpotensi menghadapi penurunan penjualan. Jika berlangsung dalam skala luas, kondisi ini dapat memengaruhi keuntungan perusahaan hingga keputusan perekrutan tenaga kerja dan investasi.
Syafruddin juga mengingatkan bahwa peralihan dari barang premium ke barang yang lebih murah berbeda dengan penundaan konsumsi secara menyeluruh. Jika masyarakat semakin membatasi belanja karena tekanan ekonomi, perlambatan konsumsi dapat merembet ke sektor usaha dan memengaruhi kegiatan ekonomi secara lebih luas (Tirto.id, 7 Oktober 2026).
Fenomena ini menunjukkan bahwa downgrade lifestyle tidak selalu mencerminkan pilihan hidup sederhana yang lahir dari kesadaran pribadi. Dalam situasi tertentu, penurunan gaya hidup justru menjadi tanda menyempitnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kualitas hidup.
Tekanan ekonomi kelas menengah pun tidak cukup dilihat dari kebiasaan mengurangi pengeluaran. Sebagian masyarakat mungkin masih memiliki tabungan, tetapi harus menggunakannya untuk menutup kebutuhan rutin. Sebagian lainnya berisiko mengandalkan utang ketika pendapatan tidak lagi mencukupi. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat memperlemah ketahanan finansial rumah tangga dan meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan.
Akar Persoalan Bukan Sekadar Gaya Hidup
Meningkatnya kecenderungan menurunkan gaya hidup perlu dilihat dalam konteks persoalan ekonomi yang lebih luas. Kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan biaya transportasi, beban perpajakan, ketidakpastian pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mempersempit ruang gerak keuangan rumah tangga. Kebijakan efisiensi pemerintah juga perlu dikaji berdasarkan dampaknya terhadap daya beli, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial masyarakat.
Di sisi lain, budaya konsumtif yang mengukur keberhasilan melalui kepemilikan barang dan pengakuan sosial dapat memperbesar tekanan finansial. Masyarakat didorong untuk memenuhi berbagai keinginan, sementara kemampuan ekonominya belum tentu memadai. Ketika pendapatan melemah, mereka dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan gaya hidup dan memenuhi kebutuhan yang lebih mendasar.
Dalam perspektif Islam, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menganjurkan masyarakat agar lebih hemat. Kesederhanaan memang merupakan nilai penting, tetapi tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan struktural yang membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Islam mengajarkan agar manusia membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari pemborosan, serta membelanjakan harta secara bertanggung jawab. Namun, ajaran tersebut juga menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan negara.
Negara berkewajiban mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketersediaan lapangan kerja yang layak juga penting agar masyarakat memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam kerangka ini, kebijakan ekonomi perlu diarahkan pada perlindungan daya beli, pemerataan kesejahteraan, serta pencegahan agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam kemiskinan.
Negara sebagai Ra'in dan Penanggung Jawab Kesejahteraan
Islam menempatkan pemimpin sebagai pengurus urusan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa setiap pemimpin adalah ra'in (pengurus atau pemelihara) dan bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.
Prinsip tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat bukan semata-mata urusan individu atau keluarga. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengurusan rakyat, termasuk memastikan kebijakan ekonomi tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat dan kelompok yang rentan.
Dengan demikian, fenomena downgrade lifestyle semestinya menjadi bahan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan yang dijalankan. Mengurangi pengeluaran dapat menjadi langkah bijak dalam mengelola keuangan pribadi, tetapi tidak dapat menggantikan peran negara dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup layak.
Dalam pandangan Islam, kesejahteraan tidak cukup diukur dari kemampuan masyarakat menekan pengeluaran atau bertahan menghadapi kesulitan. Kesejahteraan juga berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, tersedianya kesempatan mencari nafkah, dan hadirnya negara yang menjalankan tanggung jawabnya terhadap rakyat.
Wallahu a'lam bish-shawab.
Tags
Opini
