Oleh : Atik, Aktivis Dakwah
Belum lama ini tersiar kabar bahwa presiden Amerika Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace) guna membangun Gaza Baru (New Gaza). Dilansir dari bbc.com,(23/01/2026). Rencana Amerika Serikat untuk membangun Gaza Baru telah dipresentasikan dalam forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos.
AS akan membangun puluhan gedung pencakar langit yang membentang di sepanjang pantai hingga kawasan Rafah yang telah luluh lantak. Dalam peta induknya AS ingin membangun 180 apartemen dan wisata pantai serta pelabuhan yang megah lagi canggih. Presentasi proyek tersebut disampaikan oleh menantu Trump, Jared Khusner Kamis, (22/01).
Sedangkan untuk keamanan wilayah ini, Donald Trump mengancam Hamas untuk segera melucuti senjatanya (Demiliterisasi). Trump juga mengungkapkan apabila Hamas menolak, maka Gaza akan menjadi akhir bagi mereka.
Sedangkan dilansir dari setkab.go.id Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Board of Peace (BOP). Optimisme tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media di Davos, pada Kamis, (22/01). Keterlibatan Indonesia dalam BoP, menurut Presiden Prabowo merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina. “Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Presiden Prabowo.
Sebetulnya dari pembentukan dewan perdamaian ini banyak ditemukan kejanggalan karena dewan ini diinisiasi oleh Amerika yang notabene adalah pemasok senjata kepada pihak penjajah Zionis itu sendiri. Selain itu dewan ini diketuai oleh Donald Trump selama seumur hidup, padahal Trumplah yang seringkali mengirimkan utusannya ke dalam sidang PBB untuk memberikan hak vetonya untuk menolak gencatan senjata.
Dalam keanggotaannya warga Gaza atau perwakilannya tidak diikutsertakan dalam dewan ini, justru pihak Zionislah yang dilibatkan menjadi anggota. Lebih mirisnya lagi dewan perdamaian ini beranggotakan negeri-negeri muslim seperti Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Negeri-negeri muslim yang seharusnya mendukung pejuang Islam malah bersatu dalam barisan penjajah.
Dewan ini juga mengharuskan Indonesia membayar $1 miliar atau setara 17 triliun untuk menjadi anggota tetap.
Sungguh ironi keadaan negeri-negeri muslim saat ini, hakikatnya perperdamaian memang sangatlah indah karena dengan perdamaian hidup menjadi lebih aman, tentram dan nyaman tetapi perdamaian macam apa yang sejatinya dirindukan oleh umat saat ini, apakah perdamaian yang dicetuskan oleh Amerika lewat (B0P) nya? Tentu saja tidak! Mengapa? Karena dewan ini dibentuk bukan untuk perdamaian Palestina melainkan untuk kepentingan geopolitik dan ekonomi Amerika, mereka hanya ingin menguasai tanah Palestina dan menancapkan cengkraman nya lebih kuat pada Palestina.
AS hanya memanfaatkan negeri-negeri muslim untuk menjadi alat legitimasi serta alat untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Gaza. Keikutsertaan negeri-negeri muslim menjadi bukti pengkhianatan terhadap muslim Palestina, tanda lemahnya persatuan umat Islam saat ini karena sekat Nasionalisme.
Palestina tidak butuh dewan perdamaian yang diinisiasi oleh pihak penjajah, perdamaian yang hakiki akan terwujud apabila Zionis hengkang dari wilayah Palestina seutuhnya. Mengusir para penjajah dari tanah Pelestina adalah suatu keharusan, seperti yang telah dilakukan oleh Umar Bin Khattab dan generasi Salahuddin Al Ayyubi karena tanah yang diberkahi ini adalah milik kaum muslimin.
Negeri-negeri muslim tidak boleh bersekutu dengan negara kafir Harbi fi'lan (AS dan Zionis) yang tengah memerangi muslim Palestina. Negeri-negeri muslim seharusnya segera bersatu menegakkan khilafah sebagai Qadhiyah masiriyah (agenda utama), karena itu adalah satu-satunya institusi yang akan mengomando jihad akbar untuk membebaskan Palestina.
Wallahua'lam bishawab.
Tags
opini
