Oleh: Suyati
Baru baru ini masyarakat dikejutkan oleh naiknya iuran BPJS kesehatan. Hal itu diungkapkan oleh menteri keuangan Sri mulyani di depan mahasiswa dan dosen difakultas kesehatan masyarakat, Universitas Indonesia, Depok,CNBC Indonesia. (Senin, 9/9/2019)
Sri mulyani menegaskan bahwa BPJS kesehatan tidak akan menyusahkan masyarakat miskin. Justru pemerintah selalu berupaya membantu masyarakat kelompok kecil. Menteri keuangan juga membeberkan usulan kenaikan untuk kelas 1 hingga mencapai 100 persen. Kelas 1 naik menjadi Rp 160ribu. Kelas 2 menjadi Rp 110ribu dari Rp 51ribu, dan kelas 3 dari Rp25.500 menjadi 42ribu perbulan per peserta. Tapi kenaikan iuran kelas 3 mendapat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Belum lagi usai bahasan kenaikan iuran, masyarakat kembali dikejutkan dengan pernyataan pemerintah, tentang siapa yang tidak membayar iuran BPJS tidak bisa sekolah. Ini suatu pemaksaan dan kezholiman. Padahal hak mengecam pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa kecuali.
Pemerintah akan tetap menaikan iuran peserta BPJS kesehatan yang angkanya tiap tahun terus bertambah. Kebijakan pemerintah tentang hal BPJS ini banyak menimbulkan kontroversi,baik dari segi pelayanan yang tidak memuaskan. Serta gaji derektur utamanya yang sangat fantastis. Belum lagi keluhan dokter dan rumah sakit yang menanggung beban biaya sangat besar dikarnakan penunggakan pembayaran yang dilakukan pemerintah.
Terkait ijtima' ulama MUI ditegal 2015 fatwanya bahwa BPJS tidak sesuai syariat. MUI pun menjadi sasaran kecaman sebagian warga yang tidak tahu menahu tentang agama dan fatwanya, terlebih dikalangan artis.
Mengkritisi tentang BPJS kesehatan ini bisa dilihat dari segi tiga dimensi:Pertama tinjauan terhadap BPJS sebagai asuransi yang didalamnya ada tiga unsur.Yang pertama riba,kenapa riba? Karna uang yang telah dibayar masyarakat disimpan diBank konvensional dan berbunga.
Yang kedua mengandung unsur judi, kenapa judi? karna apabila masyarakat yang telah membayar beberapa kali hingga dapat jaminan uangnya bisa lebih banyak dari uang yang dibayar.Yang ketiga goror(untung untungan).
Kedua tinjauan terhadap BPJS sebagai jaminan kesehatan. Dipandang dari segi ini seharusnya pemerintah menjamin kesehatan masyarakat dengan biaya murah bahkan gratis yang dananya dari SDA, bukan masyarakat iuran sendiri untuk kesehatanya.
Ketiga tinjauan terhadap BPJS sebagai agenda asing. Hal ini juga tidak terlepas dari jeratan sistem kapitalis neolib yang zholim,sistem tinggalan penjajah yang diterapkan saat ini pada negri negri jajahanya.
Sungguh berbeda dengan islam mengatur dalam berbagai aspek kehidupan manusia dengan sangat sempurna. Diakui dunia masa masa kegemilanganya diabad silam,sebelum penerapan sistem zholim buatan manusia dan sejak diruntuhkanya negara islam pada tahun 1924 oleh kafir harbi fi'lan.Hingga kini umat tanpa pelindung.
Padahal syariat islam mengatur secara sempurna dalam setiap aspek kehidupan, terutama kesehatan dan pendidikan.
Islam juga mengatur keamanan warganya tanpa kecemasan, ekonomi yang tidak riba, pergaulan juga ada batasnya, hukum yang seadil adilnya dan penjagaan akidah umat.
Disini akan kita bahas mengenai kesehatan dalam pandangan islam. Negara menjamin semua kesehatan warga negaranya dengan pembiayaan murah bahkan gratis, dengan tidak memandang perbedaan kaya, miskin, agama atau suku.Semua mendapat hak yang sama dengan pelayanan yang paling baik.
Negara mengelola SDA guna mensejahterahkan warganya. Begitu pula pendidikan gratis untuk semua kalangan agar bisa bersekolah dan menjadi generasi gemilang peradapan islam yang telah dijanjikan Allah dan kabar gembira dari rosulullah atas kemenangan yang kedua setelah ini.InsyaaAllah. [Wallahu A'lam bishowab]
