Oleh. Umi Hafizha
Karhutla belum usai. Asap tebal kebakaran hutan masih mengepung warga di berbagai wilayah di Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Dampaknya kian terasa mulai memburuknya kualitas udara, meningkatnya risiko gangguan kesehatan hingga terganggunya aktivitas masyarakat.
Di Palembang, Sumatra Selatan pengukuran konsentrasi partikulat PM 2,5 oleh BMKG menunjukkan kualitas udara dalam kategori berbahaya. Paparan asap yang kini berlangsung seharian penuh membuat kondisi semakin mengkhawatirkan. Kasus saluran pernapasan akut (ISPA) melonjak lebih dari 30%. Seorang warga meninggal akibat asap karhutla. (Kompas, 2/10/2026)
Dampak asap juga dirasakan warga Makassar dan sekitarnya. Dalam beberapa hari terakhir kualitas udara dalam kategori sedang hingga kurang sehat, diduga akibat sebaran asap karhutla dari Kalimantan yang terbawa angin. Di Kalimantan sendiri tingginya aktivitas titik panas atau hotspot memperparah kondisi. Data BNPB menunjukkan kualitas udara di sejumlah kabupaten dan kota Kalimantan Barat masuk kategori kurang sehat. Sedangkan dibeberapa wilayah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah mencapai kategori berbahaya.
Selain mengancam kesehatan, kabut asap karhutla juga menganggu jarak pandang dan memaksa penyesuaian kegiatan pendidikan di sejumlah wilayah. Setiap karhutla datang rakyat kembali menanggung dampaknya. Bencana karhutla yang berlarut-larut dan terus berulang menimbulkan pertanyaan, mengapa persoalan yang sudah begitu lama dan sudah jelas penyebabnya tidak kunjung diselesaikan?
Akar permasalahannya ada pada paradigma kekuasaan yang menjadi landasan tata kelola negeri ini. Pada saat rakyat susah untuk menghirup udara bersih para penguasa justru sibuk dengan agenda politik untuk mengamankan kursinya. Karhutla tidak dijadikan prioritas mendesak. Rakyat dibiarkan menderita tanpa penolong yang memadai seolah nyawa mereka tidak berharga. Bahkan ketika ada yang meninggal tidak tampak keseriusan seperti yang terlihat saat kekuasaan terancam.
Penderitaan rakyat hanya menjadi angka dalam laporan, bukan alasan untuk bergerak cepat. Keadaan ini diperparah oleh para politisi. Rakyat paling menderita tetapi mayoritas politisi sibuk mencari keuntungan pribadi dengan merapat kepada penguasa. Tokoh-tokoh yang biasanya lantang mengkritik kini diam saat bertemu dengan kursi empuk, kritik hilang kerena kepentingan telah bertemu. Inilah wajah politik yang dipahami sebagai jalan meraih keuntungan bukan sebagai urusan pengurus rakyat yang menjadi amanah dari sang khalik.
Sesungguhnya kebangkitan hakiki bergantung dari pemikiran akidah yang melahirkan aturan hidup atau ideologi. Kapitalisme berdiri atas pemisahan agama dari kehidupan dan menjadikan manfaat atau keuntungan sebagai standar perbuatan. Pandangan inilah yang mematikan naluri penguasa sehingga ia seolah tidak melihat penderitaan rakyat. Yang diperhitungkan adalah untung rugi dan kepentingan kelompok bukan terjaganya jiwa manusia.
Demokrasi hanya tampak indah di atas kertas, katanya kekuasaan dibagikan ke eksekusi, legislatif dan yudikatif. Padahal dalam praktiknya penguasa leluasa menyatukan semuanya dengan merangkul para elit dan oposisi. Maka kezaliman yang tampak jelas di depan mata dibiarkan karena tidak ada lagi yang benar-benar mengawasi.
Islam memandang persoalan ini dengan cara yang berbeda. Penguasa mempunyai amanah untuk pengurusan urusan umat dan bertanggung jawab atas urusan umatnya. Maka kekuasaan bukan sebagai sarana untuk kepentingan segelintir politik melainkan amanah untuk menjalankan hukum syariat secara sempurna demi kemaslahatan umat. Setiap kebijakan terikat dengan syariat dan berorientasi pada kebaikan rakyat. Sehingga negara benar-benar bekerja untuk mensejahterakan dan menjamin keamanan rakyatnya.
Maka dari itu, bencana seperti karhutla tidak boleh dibiarkan secara berlarut-larut hingga mengancam nyawa manusia. Negara akan memprioritaskan penanganannya sejak awal kemunculannya agar tidak menyengsarakan rakyat. Kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin negara. Rakyat tidak dibiarkan mengurus udara bersih dan sekolah anak-anaknya sendiri. Sebagai rain, negara akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya, baik tenaga manusia, anggaran, infrastruktur, maupun teknologi untuk segera memadamkan api dan mencegahnya berulang. Sehingga rakyat bisa bernafas dengan udara yang bersih dan anak-anak dapat bersekolah dengan aman tanpa terancam asap.
Wallahualam bissawab.
Tags
Opini
